Bareskrim Ogah Terbitkan Laporan Polisi Soal Kerumunan Jokowi di NTT, Aduan Cuma Distempel

Bareskrim Polri menolak laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Bareskrim Polri menolak laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi, saat kunjungan kerja ke Maumere, Sikka, NTT. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bareskrim Polri menolak laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat kunjungan kerja ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Laporan polisi tersebut didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.

Namun, usai mencoba bernegosiasi lebih dari 4 jam, Polri memutuskan tidak menerbitkan nomor laporan polisi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim Polri karena Timbulkan Kerumunan di NTT

"Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan laporan polisi atas laporan kami."

"Terhadap terduga pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan, yakni Sang Presiden," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021).

Ia menerangkan, laporannya hanya diterima di bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) Bareskrim Polri.

Baca juga: SBY: Partai Demokrat Not For Sale! Kami Tidak Tergiur dengan Uang Anda

Sebaliknya, tidak ada laporan polisi yang diterbitkan oleh Korps Bhayangkara.

"Tidak bisa bikin LP, hanya menerima laporan kami di bagian TAUD dan diberi stempel," jelasnya.

Kurnia mengungkapkan, Polri juga tak mau dianggap menolak laporan tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Siap-siap Perintahkan Polri, Kejaksaan, dan KPK Usut Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua

Dia mengaku tak mengetahui alasan Polri tak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.

"Mereka menolak kalau dibilang Bareskrim menolak."

"Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), apakah masih ada di republik ini?" Paparnya.

Baca juga: SOS Children’s Villages dan HSBC Lanjutkan Kerja Sama Bantu Anak dan Remaja Bangkit dari Pandemi

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan menduga Presiden Jokowi melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi .

"Iya sedang buat pelaporan. Masih alot, saya masih berusaha," kata Kurnia, Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved