Breaking News:

Berita nasional

Klarifikasi Kemlu RI Terkait Protes Demonstran Myanmar di Depan KBRI Yangon

Indonesia khawatir dengan perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau negara itu menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN

Editor: Bambang Putranto
AFP
Demonstrasi menolak kudeta militer masih terus berlangsung di Myanmar 

Wartakotalive.com, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Jubir Kemlu RI) Teuku Faizasyah memberikan klarifikasi yang berkaitan dengan protes demonstran Myanmar yang berlangsung di KBRI Yangon pada Selasa (23/2/2021) pagi waktu setempat.

Sehubungan dengan adanya artikel di Reuters terkait dukungan Indonesia agar junta militer Myanmar melaksanakan pemilihan umum ulang yang diprotes oleh masyarakat Myanmar.

Faizasyah membantah secara tegas bahwa komunikasi lewat telepon dan sejumlah pertemuan yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dengan Menlu se-ASEAN merupakan rencana aksi agar junta militer Myanmar kembali melaksanakan pemilihan umum ulang.

Ia mengatakan faktanya, Menlu masih berusaha menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari Menlu ASEAN lainnya sebelum dilakukan pertemuan khusus Menlu se-ASEAN nantinya.

“Jadi apa yang dituliskan sebagai plan of action, pada kesempatan kali ini saya secara tegas membantah adanya plan of action, karena faktanya adalah saat ini adalah kesempatan Menlu (RI) untuk menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari Menlu ASEAN lainnya sebelum pertemuan special menlu se-ASEAN dilakukan,” kata Faizasyah pada konferensi pers daring, Selasa (23/2/2021).

“Jadi itu pokok permasalahan. Karena adanya kesalahpahaman dari pemberitaan tersebut maka hari ini terjadi demonstrasi di depan KBRI Yangon,” lanjutnya.

Jubir menegaskan bahwa posisi Indonesia sudah jelas, tidak berubah, dan masih tetap sama sedari awal menyikapi perkembangan politik di Myanmar.

Indonesia khawatir dengan perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau negara itu menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilu kiranya dapat dilakukan lewat mekanisme hukum yang tersedia.

Indonesia mendesak semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga tidak makin memperburuk situasi di Myanmar.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved