Buronan Kejaksaan Agung

Irjen Napoleon Bonaparte Bilang Langkah Cepat Polri Usut Kasus Djoko Tjandra Bikin Publik Curiga

Napoleon menyebut tindakan cepat polisi mengusut perkara Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, tak berdampak pada kepuasan masyarakat.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/2/2021). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman tiga tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte membacakan nota pembelaan alias pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021).

Dalam pleidoinya, Napoleon menyebut tindakan cepat polisi mengusut perkara Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, tak berdampak pada kepuasan masyarakat.

Sebaliknya, publik justru curiga.

Baca juga: Irjen Napoleon Bonaparte: Saya Korban Kriminalisasi Melalui Media Sosial yang Memicu Malapraktik

"Tindakan cepat dan tegas pimpinan Polri tersebut ternyata belum memuaskan publik."

"Justru membangun kecurigaan akan adanya dugaan perbuatan pidana," kata Napoleon.

Menurut Napoleon, kecurigaan publik memperkuat desakan agar urusan ini dibawa ke ranah hukum, hingga akhirnya dirinya bersama Brigjen Prasetijo Utomo dituding korupsi dan ditetapkan tersangka.

Baca juga: Polri Takkan Lakukan Penyelidikan Meski Ada Dugaan Penyimpangan Dana Otsus Papua, Ini Alasannya

Pemidanaan itu ia sebut hanya demi mempertahankan muruah institusi dan citra baik kepolisian di masyarakat.

"Sehingga memperkuat ada desakan publik ke Interpol untuk melimpahkan permasalahan ini ke ranah hukum, yang berujung pada persangkaan pidana korupsi terhadap kami."

"Demi mempertahankan muruah institusi serta kepercayaan publik kepada Polri."

"Pimpinan Polri menyikapi situasi tersebut dengan telah bertindak cepat dan tegas dengan menghukum kami melalui telegram Kapolri, karena dianggap telah gagal dalam melaksanakan pengawasan terhadap staf," paparnya.

Dituntut 3 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte, hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Napoleon dinilai terbukti menerima suap penghapusan red notice Interpol Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan," ucap JPU dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/2/2021).

Baca juga: JADWAL Lengkap dan Live Streaming Misa Rabu Abu 17 Februari 2021 di Jakarta dan Sekitarnya

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved