Breaking News:

Buronan Kejaksaan Agung

Irjen Napoleon Bonaparte Bilang Langkah Cepat Polri Usut Kasus Djoko Tjandra Bikin Publik Curiga

Napoleon menyebut tindakan cepat polisi mengusut perkara Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, tak berdampak pada kepuasan masyarakat.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/2/2021). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman tiga tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte membacakan nota pembelaan alias pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/2/2021).

Dalam pleidoinya, Napoleon menyebut tindakan cepat polisi mengusut perkara Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, tak berdampak pada kepuasan masyarakat.

Sebaliknya, publik justru curiga.

Baca juga: Irjen Napoleon Bonaparte: Saya Korban Kriminalisasi Melalui Media Sosial yang Memicu Malapraktik

"Tindakan cepat dan tegas pimpinan Polri tersebut ternyata belum memuaskan publik."

"Justru membangun kecurigaan akan adanya dugaan perbuatan pidana," kata Napoleon.

Menurut Napoleon, kecurigaan publik memperkuat desakan agar urusan ini dibawa ke ranah hukum, hingga akhirnya dirinya bersama Brigjen Prasetijo Utomo dituding korupsi dan ditetapkan tersangka.

Baca juga: Polri Takkan Lakukan Penyelidikan Meski Ada Dugaan Penyimpangan Dana Otsus Papua, Ini Alasannya

Pemidanaan itu ia sebut hanya demi mempertahankan muruah institusi dan citra baik kepolisian di masyarakat.

"Sehingga memperkuat ada desakan publik ke Interpol untuk melimpahkan permasalahan ini ke ranah hukum, yang berujung pada persangkaan pidana korupsi terhadap kami."

"Demi mempertahankan muruah institusi serta kepercayaan publik kepada Polri."

"Pimpinan Polri menyikapi situasi tersebut dengan telah bertindak cepat dan tegas dengan menghukum kami melalui telegram Kapolri, karena dianggap telah gagal dalam melaksanakan pengawasan terhadap staf," paparnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved