Breaking News:

Banjir Bekasi

DPRD Kabupaten Bekasi Minta Pemkab Bekasi Prioritaskan APBD Perubahan untuk Penanggulangan Banjir

DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar memprioritaskan penanggulangan banjir yang sudah terjadi di Kabupaten Bekasi pada APBD per

Warta Kota/Muhammad Azzam
Kondisi banjir di Perumahan Perum Puri Nusaphala Jatiasih, Kota Bekasi pada Jumat (26/4/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -- Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menekankan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memprioritaskan anggaran penanggulangan banjir pada APBD perubahan 2021.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, Selasa (23/2/2021).

Helmi mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pertanahan dan Permukiman terkait penanganan banjir.

Total ada 178 titik banjir Kabupaten Bekasi yang harus ditangani.

Baca juga: Banjir di Wilayah Jabodetabek, BPTJ Pastikan Kondisi Terminal Relatif Aman

"Dari hasil rapat membahas hal penanggulangan banjir terutama bidang pengelola sumber daya air (PSDA), jembatan, jalan dan Lingkungan Hidup. Bagaimana hasil data yang sudah di sounding oleh data BPBD itu kita mencari solusi dari 178 titik banjir di Kabupaten Bekasi," kata Helmi.

Helmi menerangkan, bahwasanya DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar memprioritaskan penanggulangan banjir yang sudah terjadi di Kabupaten Bekasi pada APBD perubahan.

"Mungkin minggu depan kita akan undang lagi ketiga dinas itu. Untuk mencari solusi titik banjir di Kabupaten Bekasi, misalnya Dinas LH itu mencari titik bangunan liar di Kabupaten Bekasi," jelasnya

Kedepannya juga kita akan mengundang PJT 2 untuk mengklarifikasi tentang bangli yang berada di kali-kali dan sungai di Kabupaten Bekasi bagaimana legalitas dan bagaimana klarifikasinya," tuturnya.

Baca juga: Saat Banjir Melanda, Ibu di Burangkeng Bekasi Harus Gunakan Truk Hingga Melahirkan di Warung Abidin

Kemudian DPRD sendiri akan mengundang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait masalah citarum, bagaimana solusi pembangunan dan normalisasi citarum.

"Kami juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi di dalam penyusunan KUA PPAS APBD Perubahan itu lebih memprioritaskan solusi - solusi terhadap banjir yang terjadi saat ini," tutur dia.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved