BERITA POPULER Kudeta MYANMAR: Dari Junta Militer Ancam Demonstran Sampai PBB Tuntut Myanmar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Berita tentang kudeta Myanmar juga masih banyak diminati.

Mari kita simak daftar berita terpopuler terbaru tentang kudeta Myanmar. 

1. ANCAMAN JUNTA MILITER

Junta militer Myanmar pada Minggu (21/2/2021) memperingatkan pengunjuk rasa antikudeta bahwa mereka akan 'kehilangan nyawa' jika menghadang petugas jelang aksi pemogokan nasional.

Peringatan ini muncul setelah protes pro-demokrasi yang diwarnai kekerasan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.

Polisi dilaporkan menembaki para demonstran di Kota Mandalay pada Sabtu lalu hingga menewaskan dua orang.

"Ditemukan bahwa pengunjuk rasa telah meningkatkan hasutan mereka terhadap kerusuhan dan massa anarki pada hari (Senin) 22 Februari."

"Para pengunjuk rasa sekarang menghasut orang-orang, terutama remaja dan pemuda yang emosional, ke jalur konfrontasi di mana mereka akan menderita kehilangan nyawa," kata Dewan Administrasi Negara, sebutan untuk junta militer yang mengendalikan negara pada Minggu di MRTV.

Dilansir CNN, beberapa video viral pada Minggu dan Senin ini menunjukkan kawat berduri menghalangi jalan menuju beberapa kedutaan asing di Yangon, titik terjadinya protes baru-baru ini.

Rekaman juga memperlihatkan kendaraan polisi dan militer berlalu-lalang di jalan.

Para pengunjuk rasa menyerukan pemogokan, dengan semua kantor dan toko tutup pada Senin.

Aktivis mendesak semua warga untuk bergabung dalam protes, yang dikenal sebagai "Five Twos" mengacu pada tanggal di hari Senin (22/2/2021).

"Besok 22.2.2021 akan menjadi hari bersejarah yang besar. Tetap awasi kami dan doakan kami, teman-teman," kata kelompok aktivis protes terkemuka, Gerakan Pembangkangan Sipil dalam cuitannya, Minggu (21/2/2021).

Tidak Mundur Meskipun Ada Ancaman Nyawa

Dilansir DW, terkait dua demonstran tewas di Mandalay, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyebut, kekerasan oleh aparat sebagai kejahatan kemanusiaan.

Junta militer bahkan memperingatkan massa yang berencana melakukan protes nasional pada hari ini untuk berhenti atau akan kehilangan lebih banyak nyawa.

Namun, peringatan ini tidak menghentikan pengunjuk rasa yang menginginkan agar Myanmar kembali pada demokrasi.

"Jumlah orang akan meningkat. Kami tidak akan berhenti," kata pengunjuk rasa Yin Nyein Hmway di Yangon.

Semakin banyak anak muda yang berpartisipasi dalam protes pro-demokrasi di Myanmar.

"Kami, kaum muda, memiliki impian kami, tetapi kudeta militer ini telah menimbulkan begitu banyak rintangan," kata Ko Pay di Yangon.

"Itu sebabnya kami tampil untuk memprotes," tambahnya.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Burma (AAPPB) mengatakan, sedikitnya 640 orang telah ditahan sehubungan dengan kudeta.

Pada Minggu (21/2/2021), pengunjuk rasa di Yangon berbaris di luar Kedubes AS sambil melambaikan spanduk bertuliskan 'Bantu Myanmar'.

Kemudian di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin di Myanmar utara, pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera saat mengendarai sepeda motor.

Sementara itu, di ibukota Naypyidaw, orang-orang berkumpul untuk prosesi pemakaman seorang wanita yang tewas pada Jumat karena kepalanya ditembak saat protes.

Mya Thweh Thweh Khine, yang ditembak sebelum ulang tahunnya yang ke-20, adalah korban pertama protes pro-demokrasi.

Video viral menunjukkan mobil jenazah dengan foto Thweh Khine memimpin konvoi kendaraan yang keluar dari rumah sakit.

Saat iring-iringan melewati jalanan, orang-orang dengan sepeda motor dan warga lainnya terlihat memberikan hormat tiga jari.

2. PBB TUNTUT MYANMAR

Berita menarik lainnya adalah soal Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang mengutuk "tindakan brutal" militer terhadap warga yang menentang kudeta di Myanmar.

Guterres mendesak militer untuk segera menghentikan penindasan dan membebaskan tahanan yang ditahan sejak kudeta terjadi 1 Februari lalu.

Hal itu disampaikan Guterres dalam pidato tahunannya kepada Dewan HAM PBB, Senin (22/2/2021), seperti dilansir AP dan Channel News Asia.

"Hari ini, saya menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan," katanya, berbicara dalam pesan video yang direkam sebelumnya pada pembukaan sesi ke-46 dewan yang berbasis di Jenewa itu.

"Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia, dan keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemilu baru-baru ini," ujarnya.

Dia tegaskan, "kudeta tidak memiliki tempat di dunia modern".

Hingga hari ini warga Myanmar masih melakukan aksi protes dan kampanye pembangkangan sipil besar-besaran dan sebagian besar berlangsung damai yang menuntut kembalinya pemimpin sipil yang digulingkan junta militer, Aung San Suu Kyi.

Sabtu pekan lalu (20/2/2021) menjadi hari paling mematikan sejak kudeta 1 Februari, dengan dua orang tewas setelah pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di Mandalay dan seorang pria ketiga ditembak mati di Yangon.

Junta memperingatkan para demonstran agar tidak menghasut orang "ke jalur konfrontasi di mana mereka akan menderita kehilangan nyawa".

Namun para demonstran pada Senin (22/2/2021) tidak terpengaruh oleh peringatan militer itu, dengan puluhan ribu pengunjuk rasa di Yangon, pusat kota dan komersial, mereka tetap menggelar aksi protes terbesar di Myanmar.

Guterres juga mengutuk "tindakan kekerasan mematikan" yang dilakukan militer pada Sabtu (20/2/2021).

"Penggunaan kekerasan mematikan, intimidasi dan penindasan terhadap demonstran damai tidak dapat diterima," tegas Guterres dalam sebuah tweetnya pada Minggu (21/2/2021).

Kementerian luar negeri Myanmar ‘memukul balik’, menuduh PBB dan sejumlah negara asing melakukan "campur tangan " dalam urusan internalnya.

Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah mengeluarkan sanksi terhadap para jenderal terkemuka Myanmar.

Bahkan sebelum kudeta, kepala angkatan darat Jenderal Min Aung Hlaing - yang sekarang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif - sedang menghadapi sanksi atas peran militernya dalam tindakan keras dan brutal terhadap Muslim Rohingya pada 2017.

Sejak pengambilalihan kekuasaan sipil oleh militer, sebanyak 640 orang telah ditahan, menurut kelompok pemantau, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Di antara mereka yang ditaham adalah pekerja kereta api, pegawai negeri sipil dan staf bank, yang telah meninggalkan pekerjaan mereka untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bagian dari kampanye anti-kudeta.

"Kita melihat rusaknya demokrasi, penggunaan kekerasan brutal, penangkapan sewenang-wenang, represi dalam semua manifestasinya. Pembatasan ruang kewarganegaraan," ujar Guterres.

Dia juga mengutuk serangan terhadap masyarakat sipil dan "pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa akuntabilitas, termasuk apa yang telah disebut pembersihan etnis Rohingya".

Sekjen PBB menyuarakan "dukungan penuhnya kepada rakyat Myanmar dalam mengejar demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan aturan hukum".

Dan dia menyambut resolusi yang disahkan oleh dewan HAM PBB pada awal bulan ini, selama sesi khusus yang didedikasikan untuk krisis di Myanmar, dan menuntut pembebasan segera Aung San Suu Kyi.

Resolusi itu diadopsi tanpa suara oleh 47 anggota, tetapi beberapa negara termasuk sekutu tradisional militer Myanmar China dan Rusia memisahkan diri dari konsensus.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sekjen PBB Tuntut Militer Myanmar Segera Hentikan Penindasan Warga Penentang Kudeta

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Junta Militer Myanmar Ancam Demonstran akan Kehilangan Nyawa jika Teruskan Aksi Mogok Nasional