Breaking News:

Legislator Desak DKI Perbaiki Dokumen Dana PEN Kepada Pemerintah Pusat

Penataan sebetulnya tidak harus menunggu anggaran PEN turun karena dapat dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI
Ida Mahmudah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tidak akan mencairkan dana pinjaman bila laporan yang diajukan DKI tidak sesuai ketentuan.

Oleh karena itu Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera memperbaiki dokumen laporan pengajuan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan benar.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan DKI terutama dalam penataan infrastruktur demi menanggulangi banjir. Namun, kata perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, penataan sebetulnya tidak harus menunggu anggaran PEN turun karena dapat dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Jadi sinergi saja, kan memang Rp 3 triliun lebih dari Rp 4 sekian triliun di anggaran SDA pakai anggaran PEN. Nah, ini kekhawatiran saya apabila anggaran PEN tidak turun," kata Ida usai rapat kerja dengan Dinas SDA DKI Jakarta di DPRD DKI pada Senin (22/2/2021).

Baca juga: Junta Militer Myanmar Ancam Demonstran akan Kehilangan Nyawa jika Teruskan Aksi Mogok Nasional

Baca juga: Wilayah Kemang Terendam Parah, Kadis SDA Sebut Banjir DKI Ibarat Air di Ember Dimasukan ke Gelas

"Anggaran tidak turun bukan pemerintah pusat tidak mau menurunkan, tapi ada kesalahan kita (Pemprov DKI) yang membuat laporannya tidak benar. Ini kan sayang, jadi harus membuat laporan benar baru dananya cair," imbuhnya.

Meski demikian, Ida tak menjelaskan secara detail terkait laporan pengajuan dana PEN itu. Namun dia berharap semua pihak bersinergi dengan Pemprov DKI dalam menanggulangi banjir pada 2021 ini.

"Kan ini ada pembuatan waduk, tapi ternyata ada lahan yang belum dibebaskan. Nah, ini juga kan harus sinergi dengan yang lain jadi tidak bisa kalau tidak dilakukan. Dinas SDA dengan BPKD harus sinergi untuk pembebasan lahan tersebut," imbuhnya.

Sepengetahuan dia, dana pinjaman PEN dari PT SMI (Persero) belum diterima DKI khususnya untuk SDA. Nantinya dana pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan waduk, normalisasi kali, pembangunan sumur resapan dan sebagainya.

Baca juga: Kapolri Keluarkan SE Terkait UU ITE, Ada 11 Pedoman Yang Harus Diperhatikan Seluruh Personel

Baca juga: KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

"Ya semoga Dinas SDA segera berkoordinasi dengan dinas lain agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Itu tidak bisa buat main-main, ini tidak bisa buat panggung kepentingan pribadi, tapi ini untuk dikerjakan agar rakyat bisa merasakan pengurangan banjir di DKI. Jadi tidak cukup berbicara saja. Harus ada aksi," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman dana Rp 12,6 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada Juli 2020 lalu. Duit sebanyak itu akan digunakan untuk mendanai tujuh kegiatan dari tahun 2020 sampai 2022 mendatang.

Berdasarkan data yang diterima, 42 persen dana pinjaman atau Rp 5,297 triliun dialokasikan untuk kegiatan pengendalian banjir. Tercatat ada tujuh proyek yang bakal dikerjakan SDA selama tiga tahun.

Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir; revitalisasi pompa pengendali banjir; pembangunan waduk pengendali banjir; peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian; pembangunan vertikal drainase; sistem informasi penunjang banjir serta pembangunan tanggul laut NCICD.

Baca juga: Kesepakatan Sementara IAEA dan Iran Akhiri Kebuntuan Nuklir

Baca juga: Setelah Menyangkal Pernikahan Putrinya, Ayah Nissa Sabyan Sulit Ditemui di Rumah

Kemudian, 29 persen atau Rp 3,646 triliun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), di Jakarta Utara. Selanjutnya, 11 persen atau Rp 1,445 triliun untuk proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Berikutnya, sembilan persen atau Rp 1,117 triliun untuk peningkatan infrastruktur pengolahan sampah melalui ITF.

Lalu, tujuh persen atau Rp 835 miliar untuk peningkatan infrastruktur transportasi berupa penyelesaian proyek STS, dan dua persen atau Rp 250 miliar untuk pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas.

Terakhir, satu persen atau Rp 101 miliar untuk peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum berupa pembangunan IPA waduk. Apabila dirinci setiap tahun, pada 2020 sebesar Rp 3,265 triliun, tahun 2021 mencapai Rp 7,8 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp 1,6 triliun

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved