Breaking News:

Banjir Tangerang

Penyebab Banjir di Kabupaten Tangerang Karena Hujan Deras, Sampai Warga Tak Sempat Kemasi Barang

Banjir wilayah Tangerang dan sekitarnya karena hujan deras. Sekda Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid pun meninjau lokasi di Binong, Curug.

Warta Kota/Andika Panduwinata
Sekda Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat meninjau lokasi banjir di Binong, Curug, Tangerang. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG -- Hujan yang mengguyur wilayah Tangerang dan sekitarnya menyebabkan banjir di mana - mana.

Seperti yang terjadi di Binong, Curug, Kabupaten Tangerang ini.

Banjir parah merendam lokasi tersebut hingga ketinggian lebih dari satu meter.

Baca juga: 5 Orang Tewas Akibat Banjir di Jakarta Sabtu, Satu Diantaranya Lansia yang Terkunci di Rumah

Baca juga: Ketinggian Banjir di Kelurahan Kedoya Selatan Masih Mencapai Satu Meteran, Air Mulai Berangsur Surut

Sekda Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid pun meninjau lokasi tersebut.

"Penyebabnya debit air dan curah hujan tinggi," ujar Sekda kepada Warta Kota, Minggu (21/2/2021).

Menurutnya padahal pihaknya telah melakukan normalisasi saluran air pada medio 2020. Ditambah juga adanya pembangunan tanggul.

"Kami juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak pengelola perumahannya," ucapnya.

Baca juga: Pemain Arema FC Mulai Berlatih Senin (22/2/2021), Ovan Tobing Sebut Arema Buat Pemain Jadi Mengkilap

Terdapat ratusan rumah di lokasi tersebut terendam banjir. Warga pun telah dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

"Bantuan logistik kami terus salurkan. Memasuki cuaca ekstrem seperti ini masyarakat harus waspada," kata Sekda. 

Sementara itu Wati (34) satu dari warga sekitar menjelaskan mengenai ikhwal kronologi banjir ini.

Menurutnya sejak Sabtu (20/2/2021) kondisi air sudah meninggi.

Baca juga: Korban Banjir di RW 03 Kelurahan Rawa Buaya Mengungsi di Kolong Jembatan, Tidur Hanya Beralas Tikar

"Hujannya deras banget, enggak bisa tidur dan banjir sudah sampai sekitar satu meter. Sudah enggak kipikiran barang-barang, maunya langsung dievakuasi biar selamat," ungkapnya.

Harus Ada Kepedulian Pemerintah Pusat

Banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Tangerang Raya harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat. 

Apalagi banjir selalu menerjang setiap tahunnya di kala musim penghujan tiba.

Pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan atas sungai dan kali yang melintas di wilayah Tangerang Raya, wajib segera mengambil kebijakan terpadu, komprehensif bersinergi dengan pemerintah daerah.

Video: Dramatis, Evakuasi Korban Banjir di Karang Tengah

"Sebagai pemilik kewenangan, pemerintah pusat harus mempunyai skala prioritas atas penanganan kali dan sungai yang tiap tahun merugikan warga Tangerang Raya. Kebijakan terpadu bukan hanya sekadar rencana, tetapi harus segera ada action," ujar Analis Kebijakan Publik, Adib Miftahul kepada Warta Kota, Minggu (21/2/2021).

Kebijakan komprehensif, kata Adib tentunya dengan bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten.

Dan juga pemerintah di Tangerang Raya terhadap action plan soal penanggulangan banjir.

Baca juga: Transjakarta Alihkan Rute Perjalanan Armadanya karena Sejumlah Ruas Jalan Tergenang Air

Baca juga: Tanggul Sungai Citarum di Pebayuran Jebol 50 Meter, 6.000 KK Terdampak Banjir

Meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Karena wilayah tersebut terendam banjir parah.

Pemprov Banten sebagai kepanjangan pemerintah pusat, harus aktif ambil bagian terdepan untuk menyelesaikan ini.

"Supervisi Pemlrov ini harusnya efektif. DPRD Banten juga jangan diam, dorong itu Gubernur agar segera punya perencanaan," ucap pria yang menjadi dosen di Unis Tangerang ini.

Menurutnya sinergi untuk mengatasi banjir ini harus secara bersama. Jangan ketika ada banjir, selalu seperti pemadam kebakaran. 

Baca juga: Jalan Outer Ring Road Rawa Buaya Tenggelam, Kendaraan di Jalan Layang Kembangan Terpaksa Putar Balik

Sebagus antisipasi yang dilakukan Pemkot Tangerang katanya lagi, kalau hulunya tak dibenahi, jangan harap banjir bisa teratasi.

Akademisi yang juga menjabat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu juga menambahkan, semua pihak harus mengkalkulasi kerugian yang diderita masyarakat.

Hal itu sebagai pijakan untuk lebih merasakan penderitaan masyarakat untuk lagi-lagi mencetuskan kebijakan penanganan sungai dan kali.

Derita masyarakat harus menjadi landasan utama untuk mengambil kebijakan terukur.

Baca juga: BREAKING NEWS: Terendam Banjir, Akses Jalan Bintara Bekasi Masih Terputus

Karena banyak kewenangan pemerintah pusat yang tidak maksimal diurus.

"Kalau tak bisa urus, kasih saja kewenangan pada pemerintah daerah, biar selesai urusan seperti banjir ini," kata Adib. (dik)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved