Breaking News:

Pemerintahan Jokowi

Pemerintahan Jokowi Dituding Mirip Orde Baru, Busyro Muqqodas Sebut Salah Satunya Faktor Buzzer

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqqodas sebut pemerintahan Jokowi mirip Orba, salah satunya faktor buzzer

TRIBUNNEWS.COM/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Pemerintahan Jokowi dituding mirip pemerintahan orba karena ulah buzzer salah satunya. Wacana Listyo membentuk kembali PAM Swakarsa menambah ingatan tentang orba. 

Pertanyaan serius berikutnya, menurut Busyro, adalah ke mana arah negara yang sekarang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Baca juga: Gawat, Hasil Akhir Liverpool vs Everton 0-2, The Reds Terancam Gagal Raih Tiket Liga Champions

Soalnya, katanya, sudah banyak orang yang menjadi korban para buzzer serta UU ITE.

Ia pun mempertanyakan posisi Kepolisian dalam situasi seperti ini, yakni apakah menjadi alat negara atau alat kekuasaan.

"Jika maunya jujur dengan Pancasila maka tegakkan norma-norma Pancasila itu dengan menjunjung tinggi demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakkan prinsip-prinsip musyawarah, berarti tidak ada dominasi kelompok determinan tertentu dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara," katanya.

Wacana revisi UU ITE pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Pekan Depan Daihatsu Akan Keluarkan Harga Baru Mobil yang Kena Relaksasi PPnBM, Simak Bocorannya

Ia mengaku bakal meminta DPR memperbaiki UU tersebut jika implementasimya tak berikan rasa keadilan.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir.

Oleh karenanya, jika revisi UU ITE dilakukan, ia akan meminta DPR menghapus pasal-pasal tersebut.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi.

Baca juga: Aksi Gemilang Pemain Jepang Daichi Kamada Antarkan Eintracht Frankfurt Tekuk Bayern Muenchen

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved