Breaking News:

Bansos

Hotma Sitompul Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Bansos Wilayah Jabodetabek Tahun 2020 Tersangka MJS

Hotma Sitompul hari ini, Jumat (19/2/2021), dipanggil KPK terkait kasus suap bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 dengan tersangka MJS.

Editor: Hertanto Soebijoto
Kompas.com
Hotma Sitompul dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020, Jumat (19/2/2021). Foto dok: Pengacara Hotma Sitompul. 

Dalam menjalankan aksinya, LH menggunakan data bermasalah dari 30 warga desa untuk kepentingan dirinya.

“Dia menggunakan data warga yang meninggal, pindah dan data ganda.  Lalu dia menggantinya dengan 15 orang warga figuran dari kampung tetangga,” papar Harun.

Warga yang menjadi figuran ini membawa undangan dari kantor pos untuk mencairkan bansos.

Baca juga: VIDEO Ini Modus Korupsi Perangkat Desa di Rumpin yang Gelapkan Dana Bansos Covid-19

“Setiap orang membawa 2 undangan dengan total dana yang dicairkan Rp 3,6 juta. Karena didampingi tersangka, kantor pos langsung percaya datanya benar tanpa verifikasi lagi,” jelasnya.

Saat ini Polres Bogor masih menyelidiki peran 15 warga yang direkrut LH untuk menggunakan data bermasalah

“Kalau ada bukti cukup, kita bisa jadikan 15 warga figuran sebagai tersangka,” paparnya.

Peringatan Bagi Warga Jakarta, Siapkan Rp5 Juta Jika Menolak Divaksin Covid-19

Baca juga: Manfaatkan Data Bermasalah Kasie Pelayanan Rekrut 30 Orang Warga Gelapkan Dana Bansos Rp 54 Juta

Menurut Harun, tindakan penyelewengan bansos ini merupakan inisiatif tersangka sendiri.

“Pengakuan tersangka, ini inisiatifnya sendiri. Setelah merasa ada masalah, uangnya diserahkan ke Sekretaris Desa Cipinang,” jelasnya.

“Kita masih selidiki Sekdes Cipinang. Saat ini masih diburu (DPO). Jadi selain HL, masih ada calon tersangka lainnya,” imbuhnya.

Nestapa Perajin dan Penjual Piala di Tengah Pandemi, Nyaris Tidak Ada Pemesan

Pengedar Sabu di Tambora Ternyata Residvis, Menyaru Jadi Montir Bengkel, Dibekuk di Tempat Kos

Pelaku dikenakan Pasal 43 Ayat 1 UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved