Anggap Enteng Soal Adanya Masyarakat yang Menolak Vaksin, Anies : Wong Vaksinnya aja Terbatas

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari soal kemungkinan adanya warga yang menolak vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menyebut, ketersediaan vaksin saat ini untuk warga Jakarta saja masih terus diupayakan pemerintah pusat.

“Saat ini jumlah vaksinnya saja masih terbatas. Jangankan yang mau dan tidak mau, wong (orang) vaksinnya saja terbatas. Kita ngomong begitu (sanksi bagi penolak vaksin) kalau vaksinnya sudah lebih banyak dari jumlah penduduk,” kata Anies usai rapat pimpinan (rapim) Polri di Polda Metro Jaya pada Kamis (18/2/2021).

Anies mengatakan, saat ini ketersediaan vaksin masih jauh dibanding jumlah penduduk Jakarta sekitar 10,6 juta jiwa. Karena itu, pemerintah lebih dulu fokus menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pihak yang bersedia saja.

“Yang mau aja yang divaksin, gampang kan? Ngobrolnya (penolak vaksin) nanti saja kalau sudah vaksinnya lebih banyak daripada jumlah penduduk,” ujar Anies.

Baca juga: Diguyur Hujan Deras, Liang Makam Jenazah Covid-19 di TPU Bambu Apus Tergenang

Anies mengungkapkan, pelaksanaan vaksin bagi non medis telah dimulai pada Rabu (17/2/2021) kemarin.

Saat itu Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyuntikkan vaksin kepada 1.400 lebih di Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Insya Allah akan diteruskan tapi jangkauannya diharapkan lebih luas lagi. Itu akan perlu waktu dan kami berharap vaksin segera tiba, sehingga tim vaksinasi bisa segera langsung memanfaatkannya,” imbuh Anies.

Baca juga: Kebijakan Anies Bikin Bangga, Kualitas Udara Ibu Kota Membaik Sejak PSBB Diberlakukan

Anies menambahkan, target penerima vaksin dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Namun pemerintah tidak hanya menyasar para pedagang yang di pasar-pasar saja, tapi akan menyuntikkan vaksin kepada khalayak lain.

“Pada akhirnya teman-teman media semuanya akan memerlukan vaksinasi Covid-19,” ungkapnya.

Seperti diketahui, penolak vaksin Covid-19 di Jakarta bakal dikenakan sanksi berlipat.

Mereka tidak hanya dijerat denda Rp 5 juta, tapi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat juga bakal dihentikan.

Baca juga: Kapolsek Perempuan Pesta Sabu Dengan Anak Buahnya Bikin Heboh, IPW Duga Mereka Sindikat Narkoba

Sanksi itu tercantum dalam dua regulasi, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19). Kemudian Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, pemberian sanksi bagi yang menolak vaksin merupakan langkah yang tepat karena mengacu pada aturan yang ada.

Beda halnya bila warga menolak vaksin polio untuk anak-anaknya, karena penyakit akan dialami oleh sang anak saja.

“Misalnya ketika saya tidak diberi vaksin polio, saya sendiri yang mendapatkan akibatnya, bukan orang lain. Tapi vaksin Covid-19 ini berbeda, kalau saya menolak divaksin, tidak hanya berdampak pada diri sendiri tapi juga istri, anak, orangtua, keluarga dan masyarakat,” kata Ariza di Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (17/2/2021). (faf)