Breaking News:

Vaksinasi Covid19

Waduh, Akibat Sistem Manual, Jumlah Tenaga Kesehatan Penerima Vaksin Covid-19 Melonjak di Jakarta

Waduh, Akibat Sistem Manual, Jumlah Tenaga Kesehatan Penerima Vaksin Covid-19 Melonjak di Jakarta. Berikut Selengkapnya

Biro Pers Setpres/Kris
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi nakes di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyoroti lonjakan penerima vaksin Covid-19 di Jakarta akibat pendataannya yang dilakukan secara manual.

Jumlah penerima vaksin di kalangan tenaga kesehatan (nakes) dan penunjang yang awalnya 120.040 orang, kini menjadi 233.320 orang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengatakan, dengan pendataan secara manual, dipastikan nakes sepenuhnya terdata di dalam sistem.

Namun ada potensi penambahan ‘penumpang liar’ dari kategori tenaga penunjang kesehatan yang sepenuhnya ditentukan oleh si pemilik fasilitas kesehatan, tanpa ada proses cross check data dari pemerinta.

“Dapat diduga dalam kasus selebgram di Jakarta Barat (Helena Lim), ada potensi pemalsuan dokumen dari pihak pemberi kerja kepada individu yang bersangkutan. Hal itu tentunya dengan memanfaatkan celah lemahnya proses verifikasi data manual bagi tenaga penunjang kesehatan,” kata Teguh berdasarkan keterangan yang diterima pada Rabu (17/2/2021).

“Kemudian dugaan pemalsuan dokumen itu, merupakan tindak pidana yang sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian,” tambahnya.

Sementara, untuk pelaksanaan tahap kedua, sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 sepertinya belum juga mampu menghadirkan data sektoral dari warga yang menjadi target vaksin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjembatani masalah tersebut dengan melakukan proses pendataan sektoral di lembaga yang menjadi kewenangan mereka.

Baca juga: Helena Lim Dapat Vaksin Covid-19, Ombudsman Temukan Kegagalan Dalam Sistem Pemprov DKI Jakarta

“Seperti vaksinasi bagi para pedagang pasar sebagai bagian pelaku ekonomi yang berpotensi tinggi. Proses verifikasi data dilakukan oleh PD Pasar Jaya dan selanjutnya dimasukan ke dalam sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19,” ungkapnya.

“Pelaksaanan Vaksinasi tahap II sendiri akan ditargetkan pada sektor perkantoran atau tempat kerja, institusi pendidikan (Guru PAUD dan SD), tempat transportasi publik (Angkot, Commuter Line , MRT dan Trans Jakarta serta sentra-sentra ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga: Jadi Korban Mafia Tanah, Ibu Rumah Tangga Gugat Menteri ATR ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dia menyatakan, Ombudsman Jakarta Raya bakal melakukan kajian lebih lanjut terkait tata kelola vaksinasi di Jakarta dan sekitarnya.

Termasuk bekerja sama dengan Ombudsman RI Pusat untuk melakukan kajian terhadap proses pendataan dan verifikasi data di sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 yang hingga saat ini belum bisa menghadirkan data penerima vaksin secara riil by name by address.

“Ini yang berportensi menyebabkan pihak yang seharusnya mendapatkan vaksin sesuai dengan tahapan vaksinasi menjadi tidak terlaksana. Malah kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang belum berhak di fase tersebut,” jelasnya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved