Breaking News:

Berita Nasional

Sertifikat Tanah Elektronik, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani: Berpotensi Kesemerawutan Sosial

Soal rencana sertifikat tanah elektronik atau sertifikat tanah online, ditanggapi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Kompas.com
Adanya rencana sertifikat tanah elektronik atau sertifikat tanah online, ditanggapi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Foto: Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

"Masih terlalu sering negara (dalam hal ini BPN) ‘kalah’ dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan karena Sertifikat yang dikeluarkan BPN dibatalkan," tambah Ahmad Muzani

Ahmad Muzani menyebutkan, adanya ketidaksesuaian judul bagian penerbitan sertifikat tanah elektronik atas tanah yang sudah terdaftar termuat dalam bagian kedua.

Menurutnya yang seharusnya tertulis ‘Bagian Ketiga’ tentang penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar (sesuai bunyi bagian kesatu pasal 6 ayat b).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) memberikan sambutan saat menyerahkan bantuan dari Partai Gerindra secara simbolis bagi Pemrov Lampung, Senin (21/9/2020). Partai Gerindra menyalurkan 5000 alat tes PCR dan 6 ventilator kepada masyarakat Lampung untuk meringankan beban pemerintah daerah. (TRIBUNNEWS.COM/HO)

"Ada kerawanan posisi pemilik hak dalam proses penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik"

"Seharusnya negara (Kementrian ATR/BPN) melalukan Validasi dan memastikan, data yang ada pada sertifikat adalah sama dengan data pada buku tanah," kata Ahmad Muzani.

"Sehingga prosesnya benar-benar hanya alih media. Gambaran masih adanya potensi perbedaan data di sertifikat dipegang masyarakat dengan data buku tanah yang ada di Kantor Kementrian ATR/BPN," ujarnya.

Rencana pemberlakuan sertifikat elektronik sangat rawan dan dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.

"Apalagi jika dihubungkan dengan kebijakan pemberian sertifikat tanah yang akhir-akhir ini disampaikan langsung oleh Presiden, hal ini bisa menjadi kontraproduktif"

"Karena dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut, dimungkinkan kepala kantor pertanahan dapat membatalkan atas sertifikat yang dikeluarkan," paparnya.

Halaman
1234
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved