Sertifikat Tanah Elektronik, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani: Berpotensi Kesemerawutan Sosial

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Soal rencana sertifikat tanah elektronik atau sertifikat tanah online, ditanggapi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Menurut Ahmad Muzani, adanya rencana sertifikat tanah elektronik, harus segera dibatalkan oleh pemerintah.

Diketahui, rencana sertifikat tanah elektronik ini sedang disiapkan langsung oleh pihak Kementrian ATR/BPN.

Penerapan sertifikat tanah elektronik ini dilakukan melalui Peraturan Menteri (PerMen) Nomor 1 Tahun 2021.

Baca juga: BREAKING NEWS: Menteri Sofyan Djalil Jamin Tak Ada Penarikan Sertifikat Tanah Pasca E-Sertifikat

Baca juga: Pastikan Mulai Tahun 2021 Sertifikat Tanah Ditarik Diganti Elektronik, Aman Kah? Ini Penjelasan BPN

Baca juga: 6 Perbedaan Sertifikat Tanah Elektronik dan Konvensional, Mungkinkah Tetap Digandakan?

"Sebagai sebuah gagasan adalah hal yang menarik, namun perlu dipikirkan kembali dalam penerapannya"

"karena berpotensi menghadirkan kesemerawutan sosial, mengingat sertifikat tanah merupakan alat bukti dan pengakuan negara terhadap hak atas tanah khususnya bagi masyarakat," ujar Ahmad Muzani, Rabu (17/2/2021) dalam keterangan tertulisnya.

Ahmad Muzani menyebut, ada sejumlah catatan untuk penundaan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik.

Diantaranya yakni bentuk pengaturannya di dalam sebuah PerMen yang tidak memiliki dasar yang kokoh.

"Selain itu apakah pendataan tanah yang dilakukan Kementrian ATR/ BPN sudah lengkap, valid dan terintegrasi"