Narkoba Marak Beredar di Rutan dan Lapas, Massa GCP Desak Komisi III Copot Kepala Kanwilkumham DKI

Mereka membawa poster di antaranya bertuliskan “Peredaran Narkoba di Rutan dan Lapas Semakin Marak dan Banyak Dikendalikan di Lapas”.

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Dedy
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Aksi demo mewarnai kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta, Senin (15/2/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, KRAMATJATI --- Masih maraknya peredaran narkoba di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) membuat massa dari Gerakan Corong Pemuda (GCP) tidak tinggal diam.

Tak ayal, saat para wakil rakyat dari Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta, massa Gerakan Corong Pemuda menggelar aksi, Senin (15/2/2021).

Kedatangan anggota DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu pun sempat diwarnai aksi demo massa dari Gerakan Corong Pemuda.

Aksi demo digelar dekat spanduk penyambutan anggota Komisi III DPR RI bertuliskan “Selamat Datang Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI”.

Mereka membawa poster di antaranya bertuliskan “Peredaran Narkoba di Rutan dan Lapas Semakin Marak dan Banyak Dikendalikan di Lapas”.

Koordinator aksi, Ibrahim mengatakan mereka menuntut anggota Komisi III DPR RI mencopot Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak.

“Kami mendesak Komisi III DPR RI mencopot Liberty Sitinjak yang tidak becus memberantas peredaran narkoba dan pelanggaran lain di rutan dan lapas di DKI,” kata Ibrahim, Senin (15/2/2021).

Sejumlah dugaan pelanggaran di rutan dan lapas wilayah DKI Jakarta pun jadi sorotan. Ada dugaan penyewaan AC di Rutan Cipinang dan pungli di Rutan Salemba terhadap napi KPK akhir tahun 2020.

“Ada juga kasus napi Rutan Salemba produksi ekstasi di kamar VIP sebuah RS di Jakarta. Ini menunjukkan pengelolaan Rutan dan Lapas di wilayah DKI bobrok,” paparnya.

Ibrahim pun menyoroti kasus pelanggaran itu hanya menyentuh pegawai Kanwilkumham DKI Jakarta di level bawah.

Sementara para pejabat tingginya luput dari status tersangka.

Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan citra buruk bagi pemerintah yang seolah tebang pilih dalam penanganan kasus yang melibatkan para pejabat di tingkat Kementerian.

“Sebagai pimpinan, Liberty Sitinjak mundur dari jabatannya karena gagal. Kami minta Komisi III DPR RI mencopot Liberty dari jabatannya, ganti dengan orang yang lebih kompeten,” tegasnya.

Baca juga: Bantu 34 Penyelam Agar Lebih Tenang Saat Mencari CVR Sriwijaya Air, TNI AL Kerahkan Fasilitas Ini

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved