Breaking News:

Berita Nasional

Jokowi Keluarkan Perpres, Ribka Tjiptaning dan Para Penolak Vaksin Lainnya Dibayangi Ancaman Penjara

Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi penolak vaksin

Penulis:
Editor: Feryanto Hadi
HO Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah ternyata menemui kendala penerimaan sebagian masyarakat.

Terungkap, ternyata ada penolakan dari sebagian masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19, padahal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa halal.

Bahkan, belum lama ini, anggota DPR RI Ripka Tjipnaning membuat 'geger' terkait pernyataannya yang menolak untuk divaksin.

Dia lebih memilih memayar denda ketimbang menjalani vaksinasi covid-19.

 Padahal seperti diketahui, belum lama ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Baru Diluncurkan, Edisi Terbatas Suzuki Hayabusa 1340 cc Terjual Habis dalam 3 Hari

Investasi Saham Dinilai Berisiko Tinggi, Jangan Coba Kalau Tidak Punya Pengetahuan Cukup

Selain MUI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sudah secara resmi memberi izin penggunaan darurat CoronaVac sebagai vaksin Covid-19 produksi perusahaan Sinovac.

Akhirnya, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19, pemerintah mengeluarkan payung hukumnya, agar pelaksana di lapangan mendapatkan perlindungan dari negara.

Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Baca juga: PPKM Mikro, Kapolsek Serta Danramil Ngeronda Bareng Warga Kampung Tangguh di Tangsel

Baca juga: PPKM Mikro Kabupaten Bekasi, Tempat Ibadah di RT RW Zona Merah Ditutup

Dilihat di laman setneg.go.di pada hari Ahad (14/2/2021), dalam Perpres No. 14/2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisikan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved