Breaking News:

Pemerintahan Jokowi

Bila Belum Memberikan Rasa Keadilan, Presiden Jokowi Minta DPR Revisi Pasal-Pasal Karet UU ITE

Presiden Jokowi menenggarai masih adanya pasal-pasal karet yang multitafsir dalam UU ITE. Begini dua langkah presiden untuk mengatasinya

Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/2/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan minta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan.

Saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/2/2021), Presiden menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Baca juga: Jokowi Minta Warga Aktif Kritik Pemerintah, Tokoh NU Gus Umar: UU ITE Menanti Para Pengkritik Pak

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tidak akan Pernah Menangkap Orang Kritis, Malah Senang Kalau Dikritik

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari undang-undang tersebut.

Dalam pengarahannya Presiden menegaskan bahwa UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Baca juga: Juru Bicara Jusuf Kalla: Bertanya Saja Membuat Gerah, Bagaimana Pula Kalau Dikritik?

Baca juga: Kritik Pemerintah Dipanggil Polisi, Mahfud MD: Terjadi Sejak Dulu, Saat Pak JK Jadi Wapres Sekalipun

Namun, implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Baca juga: Syahganda Diduga Melanggar UU ITE, Masa Lalunya Pernah Dipenjara Ancam Dosen Pakai Golok

Baca juga: Tuduh Irjen Rudy Heriyanto Hilangkan Barang Bukti, Tim Advokasi Novel Baswedan Bisa Dijerat UU ITE

Halaman
1234
Editor: Alex Suban
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved