PPKM Mikro Mulai Diberlakukan, Polres Metro Bekasi Kerahkan 187 Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas ditugas untuk membantu dalam pengusutan kasus Covid-19 yang terjadi di tingkatan RT.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Agus Himawan
Warta Kota/Muhammad Azzam
Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Menyusul diberlakukannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro, Polres Metro Bekasi mengerahkan 187 Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk menjadi tracer Covid-19 atau orang yang melakukan tracing penularan Corona.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan mengatakan bahwa dalam aturan, PPKM itu menyasar skala mikro hingga ke tingkat RT. Maka itu, Bhabinkamtibmas ditugas untuk membantu dalam pengusutan kasus Covid-19 yang terjadi di tingkatan RT.

"Ini juga sebagai wujud pelaksanaan perintah Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), agar kepolisian dapat turut rangka mengatasi ataupun menurunkan Covid-19 yang saat ini perkembangannya masih cukup tinggi," kata Hendra, di Cikarang, pada Minggu (14/2/2021).

Baca juga: Kejagung Periksa Tan Kian Sebagai Saksi di Kasus ASABRI, MAKI Justu Dorong Hal Ini

Baca juga: Jajaki Kerja Sama dengan Microsoft, Nintendo Rilis Fitur Baru yang Interaktif

Hendra menjelaskan Polisi Bhabinkamtibmas itu akan menjadi trigger tracer serta koordinator tracer. Artinya, Bhabinkamtibmas bertugas mendorong, mengkoordinasikan tracer-tracer dari unsur lainnya yang berasal dari petugas kesehatan, masyarakat ataupun relawan untuk melakukan tracing serta penanganan kasus Covid-19 di lingkungan RT.

"Jadi sesuai intruksi dalam negeri itu, ada posko di tiap desa sehingga lebih cepat dalam komunikasi, pendataan serta penanganannya," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainarti mengatakan, Pemkab Bekasi memberlakukan PPKM Mikro. Ada perbedaan dalam pemberlakukan PPKM mikro dibanding sebelumnya yang hanya PPKM. Perbedaanya, yakni tingkat pengawasan serta penanganan sampai ke tingkat RT. "Lalu juga 3T, testing, tracing, dan treatment itu dimaksimalkan hingga ke tingkat desa dan RT/RW," katanya.

Dalam penerapan PPKM mikro ini, kata Enny, sangat diperhatikan betul tingkat zona atau level kewaspadaan tingkat desa hingga RT RW. Tiap desa dibangun posko serta dibentuk tim gabungan dalam upaya 3T tersebut.

"Zona perdesa di Kabupaten Bekasi itu ada aplikasi untuk tracking pasien dan kontak erat. Itu memudahkan tim gabungan dalam upaya 3T, serta menjalankan ketentuan PPKM mikro tersebut," paparnya.

Wakil Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Kombes Hendra Gunawan mengatakan bahwa PPKM mikro ini pengawasan serta pembatasan kegiatan hingga ketingkat RT.

Sebelumnya, PPKM itu makro artinya skala kabupaten dalam melakukan pembatasan kegiatan. "Sekarang jadinya itu skala mikro jadi PPKM itu nantinya ditingkat RT. Ada sejumlah ketentuan pembatasan kegiatan, pengawasannya menyasar tingkat RT," kata Hendra, di Cikarang, pada Minggu (14/2/2021).

Kapolres Metro Bekasi itu menjelaskan petugas yang dilibatkan dalam penerapan PPKM mikro juga, mulai dari kepala desa beserta perangkatnya, RT RW maupun elemen masyarakat lainnya. "Kami dari kepolisian juga ada Bhabinkamtibmas yang melakukan pengawasan," tutur Hendra.

Baca juga: Catherine Wilson Bebas Penjara Mengaku Kapok Pakai Narkoba, Manajer: Gemuk Banget Pipinya, Chubby

Baca juga: Harris Vriza Tidak Rayakan Hari Valentine Bareng Ria Ricis dan Sebut Setiap Hari Adalah Kasih Sayang

Kemudian ada pembagian zona sesuai angka kasus di tingkat RT, zona hijau ketika tidak ada kasus positif Covid-19. Lalu, zona kuning ketika ada 1-5 warga yang positif Covid-19, zona oranye ketika ada 6-10 warga yang positif dan zona merah ketika warga yang positif Covid-19 di atas 10 orang.

Dari zona itu, ada sejumlah ketentuan dalam penerapan PPKM mikro. Jika RT/RW itu zona merah, maka tempat ibadah ditutup, lalu kegiatan olahraga, sosial budaya ditiadakan. Masyarakat lingkungan itu tidak boleh berkumpul lebih dari tiga orang, kemudian pembatasan keluar masuk di lingkungan RT RW merah itu.

"Sama begitu juga zona oranye, maupun kuning seperti itu, hanya sedikit berkurang. Misal zona oranye tempat ibadah dibuka tapi hanya boleh 25 persen," katanya. Untuk zona hijau, lanjut Hendra, warga tetap bisa beraktivitas akan tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ketika ada kasus di zona hijau, langsung segera dilaporkan serta wilayah itu mulai dilakukan pembatasan kegiatan sesuai jumlah kasusnya. "Datanya zona-zona itu akan selalu update, berubah-ubah sesuai perkembangan kasus," imbuh.

Hendra menambahkan penerapan PPKM mikro, selain adanya pembatasan kegiatan, juga akan ditingkatkan upaya tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment). "Diharapkan upaya ini dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bekasi," paparnya.

Baca juga: Ini Keluhan Wisatawan di Pamijahan Kabupaten Bogor yang Disuruh Putar Balik Satpol PP

Baca juga: Ini Mobil Alpha Jax, SUV Listrik dengan Tampilan Jadul

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Hal itu menyusul adanya Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait penanganan virus corona (Covid-19).

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja juga menerbitkan Instruksi Bupati No. 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan Posko Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan dengan sistem zona di tingkat RT dan RW.

Selain itu Pemkab Bekasi juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300/SE-14/POL.PP yang ditujukan untuk para pelaku usaha kepariwisataan, pusat perbelanjaan, pengelola pasar rakyat, pengusaha transportasi dan para pedagang kaki lima.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved