Breaking News:

Politikus Partai Hanura: Jokowi Ingin Dikritisi Secara Konstruktif, Bukan Caci Maki Destruktif

Sebagai negara demokrasi, lanjut Inas, konstitusi Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum.

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers Setpres/Kris
Jusuf Kalla mengomentari pernyataan Presiden Jokowi agar masyarakat harus lebih aktif lagi menyampaikan kritik. 

"Maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi."

"Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi."

"Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," papar JK.

Baca juga: Menteri Agama: Selamat Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, Semoga Bergelimang Berkah

Sebelumnya, Presiden Jokowi berbicara soal kritik, saat berpidato dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/2/2021) lalu, berikut ini isi lengkapnya:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju;

Yang saya hormati Pimpinan Ombudsman periode 2016-2021;

Yang saya hormati Pimpinan Ombudsman Terpilih (periode) 2021-2026;

Yang saya hormati para Gubernur, para Rektor;

Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola.

Membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita, dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal-hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil.

Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama.

Memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, baik berupa input, baik berupa kritik, dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas.

Karena itu dalam kesempatan yang baik ini, saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia yang terus mengawal.

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Bapak-Ibu dan hadirin yang saya hormati,

Pandemi telah memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk bertransformasi.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus didasari kesadaran yang sama bahwa kita bekerja dalam situasi krisis yang membutuhkan cara-cara yang tidak biasa, yang membutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan.

Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama.

Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif.

Sehingga masyarakat terdampak bukan hanya mendapatkan penanganan yang cepat di bidang kesehatan, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan bantuan yang juga cepat dari negara, agar mereka bisa bertahan dan menjaga kualitas kehidupannya.

Karena itu, saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis, kita harus mampu mengubah frekuensi kita, dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary.

Cara kerja yang berubah, dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut.

Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki.

Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki.

Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi malaadministrasi.

Dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Ombudsman periode 2016-2021.

Serta selamat bertugas kepada pimpinan Ombudsman periode 2021-2026.

Apa yang telah dilakukan Ombudsman selama ini telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara kita.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om Santi Santi Santi Om,

Namo Buddhaya. (Taufik Ismail)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved