Breaking News:

Jawab Sindiran Jusuf Kalla, Fadjroel Rachman Sodorkan Pasal-pasal Ini Agar Aman Kritik Pemerintah

Dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah, Fadjroel mengatakan masyarakat perlu mempelajari secara saksama sejumlah peraturan.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Jusuf Kalla mengomentari pernyataan Presiden Jokowi agar masyarakat harus lebih aktif lagi menyampaikan kritik. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman merespons sindiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah, Fadjroel mengatakan masyarakat perlu mempelajari secara saksama sejumlah peraturan.

Menurutnya, menyatakan pendapat atau mengkritik memang dijamin konstitusi sesuai pasal 28E ayat 3 UUD 1945  yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Baca juga: Ahok Lebih Pilih Punya Nama Baik Ketimbang Disebut Legenda Politik

Namun, kebebasan tersebut wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan UU sesuai yang tercantum dalam pasal 28J.

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang."

"Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain."

Baca juga: Lewati Arus Deras, KITA Salurkan Bantuan Kebutuhan Pokok dan Obat-obatan untuk Korban Banjir Subang

"Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," tutur Fadjroel kepada wartawan, Sabtu (13/2/2021).

Fadjroel menambahkan, apabila pendapat disampaikan dalam media digital, maka harus memperhatikan UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan."

Baca juga: PKB Lirik Raffi Ahmad-Agnes Monica di Pilgub DKI 2024, Dianggap Punya Empati Kuat pada Nasib Rakyat

"Ayat (2) tentang muatan perjudian; ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; ayat (4) tentang muatan pemerasan dan/atau pengancaman," paparnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved