Breaking News:

Berita nasional

Penegakan Hukum Berkontribusi Positif Terhadap Tingkat Kepuasan pada Pemerintahan Jokowi

penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tersebut tidak signifikan ataupun angkanya kecil.

TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Ilustrasi penegakan hukum - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK karena diduga terima suap dari eksportir benur 

Wartakotalive.com, Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedikit menurun dalam enam bulan terakhir.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun dari 68,3 persen pada September 2020 menjadi 62,9 persen pada 2021.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai bahwa penurunan tingkat kepuasan publik dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.

"Menurunnya tingkat kepuasan publik pemerintah tentu banyak faktor yang mempengaruhi, dan ini tentu berkelindan adalah karena soal pandemi, kebijakan penangan pandemi menjadi salah satu tingkat penurunan kepuasan kinerja pemerintah," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Jumat, (12/2/2021).

Hanya saja yang menarik menurut Karyono, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tersebut tidak signifikan ataupun angkanya kecil.

Sehingga, mayoritas publik masih puas terhadap kinerja pemerintah. Padahal menurut dia, pada awal penanganan pandemi, kinerja pemerintahan Jokowi banyak disorot.

Kecilnya angka penurunan tersebut kata dia karena penegakan hukum dalam beberapa bulan terakhir mendapat respon publik dan berkontribusi positif pada tingkat kepuasan pada pemerintahan Jokowi.

"Menurut saya penegakkan hukum itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Penegakan hukum beberapa bulan terakhir, di awal-awal pemerintahan menurut saya baik," katanya.

Misalnya kata dia, penegakan hukum terhadap buronan BLBI Djoko Tjandra, penangkapan dua menteri aktif yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara karena kasus korupsi, dan penegakan hukum kasus Jiwasraya.

"Dan terakhir penindakan terhadap kelompok-kelompok intoleran ini memberikan kontribusi positif," katanya.

Halaman
123
Editor: Bambang Putranto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved