SKB 3 Menteri

MUI Buat Putusan Tegas: SKB 3 Menteri Langgar UUD 1945, Ini Tanggapan Hidayat Nur Wahid-Cholil Nafis

MUI keluarkan putusan tegas dan minta SKB 3 menteri segera direvisi karena bertentangan dengan UUD 1945. "Pemerintah jangan campur tangan urusan itu."

Penulis: Suprapto | Editor: Suprapto
@cholilnafis
MUI keluarkan putusan tegas dan minta SKB 3 menteri segera direvisi karena bertentangan dengan UUD 1945. "Pemerintah jangan campur tangan urusan itu." 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat keputusan tegas terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 menteri yang mengatur seragam sekolah, di antaranya terkait pakaian muslim (jilbab). 

SKB 3 menteri dinilai bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 terutama terkait pasal-pasal yang mengatur masalah agama dan pendidikan.

MUI juga mengingatkan pemerintah (pusat) agar tidak terlalu mencampuri urusan tertentu, seperti pewajiban seragam sekolah, yang bisa diselesaikan oleh sekolah dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Bahkan MUI berpandangan, SKB 3 menteri berpotensi menimbulkan polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum, terutama terkait diktum ketiga putusan tiga menteri tersebut. 

Baca juga: TAUSIYAH MUI: SKB 3 Menteri Terkait Pakaian Seragam Sekolah Langgar UUD 1945, Ini Isi Lengkapnya

Karena itu, dalam tausiyah MUI yang diteken Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan pada 11 Februari 2021, SKB 3 menteri itu diminta segera direvisi atau diperbaiki.

"Majelis Ulama Indonesia meminta dilakukan revisi atas isi SKB Tiga Menteri, agar tidak memicu polemik, kegaduhan dan ketidakpastian hukum," demikian salah satu bunyi tausiyah MUI tersebut.

Setidaknya ada lima poin dalam Tausiyah MUI terkait SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-1999 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Copy surat MUI itu disampaikan ke publik dan antara lain dibagikan di akun twitter Ketua MUI KH M Cholil Nafis Ph.D,  Jumat (12/2/2021) dan kemudian mendapat komentar sejumlah netizen (warganet) dan tokoh, termasuk Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Baca juga: Menteri Agama Singgung Kasus Aturan Sekolah Wajibkan Jilbab di Padang Hanya Puncak Gunung Es

Baca juga: TENGKU Zulkarnain Bantah Ade Armando Jilbab Bukan Perintah Tuhan: Apa Kitab Suci Bukan Firman Allah

Soroti Diktum Ketiga SKB 3 Menteri

Dalam pandangan MUI, SKB 3 menteri, terutama pada diktum ketiga itu mengandung tiga muatan dan implikasi berbeda, yaitu:  

1. Pertama, implikasi “Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu” karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Kedua, ketentuan yang mengandung implikasi “Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu”, harus dibatasi pada pihak (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) yang berbeda agama, sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain. 

Baca juga: Bantahan Kepala SMKN 2 Padang Soal Paksaan Pakai Jilbab Hingga Mendikbud Minta Pelaku Dikasih Sanksi

3. Ketiga, pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.  Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak, mengimbau atau tidak.

"Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini," Kata Umum MUI Miftachul Akhyar dalam surat tausiyah yang ditandatangani di Jakarta pada Kamis (11/2/2021) tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved