Breaking News:

Berita Nasional

Rancangan PP Transportasi Laut Dinilai Berpotensi Ciptakan Ketimpangan Persaingan Usaha

Pengkategorian ruang lingkup usaha agen kapal menjadi penting, supaya dapat meningkatkan usaha di perairan nasional tanpa mematikan usaha salah satuny

AP/scmp.om
Iliustrasi: Kapal kargo Gulf Livestock 1 di perairan Australia April lalu 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA –Rencana pemerintah meluaskan kegiatan usaha pelayaran dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pelayaran melalui keagenan (broker) mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Terutama, terkait baik-buruknya dampak yang akan ditimbulkan jika kebijakan tersebut diberlakukan.

Persaingan usaha bisnis angkutan dinilai sebagai salah satu dampak yang akan terjadi nantinya.

Ahli hukum kemaritiman Dr. Chandra Motik SH, MSc, mengkritik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor Transportasi Laut karena berpotensi mematikan sektor usaha angkutan laut nasional.

Dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, menyebutkan kegiatan usaha keagenan kapal dapat dilakukan oleh ,perusahaan keagenan kapal dan perusahaan angkutan laut nasional.

Agus Pambagio: Rancangan Peraturan Pelayaran Berpotensi Matikan Industri Kapal Dalam Negeri

Menurut dia perlu ada pengkategorian ruang lingkup kegiatan keagenen kapal, yang menjadi salah satu usaha kegiatan angkutan laut di perairan.

“Penting untuk melakukan pengategorian ruang lingkup kegiatan keagenan kapal. Karena selama ini belum dilakukan,” kata Chandra Motik dalam diskusi daring dengan tema “Menyoal Peran Agen Dalam RPP Sektor Transportasi Laut,” Kamis, 11 Februari 2021.

Setelah 20 Kapal, Kejaksaan Agung Juga Sita Mobil Ferrari Berlinetta Milik Heru Hidayat

Hadir dalam diskusi tersebut Prof. Ningrum Natasya Sirait (Pakar Hukum Persaingan Usaha) dan Prof. Senator Nur Bahagia (Pakar Rantai Suplay dan Logisik).

Menurut Chandra Motik, pengkategorian ruang lingkup usaha agen kapal menjadi penting, supaya dapat meningkatkan usaha di perairan nasional tanpa mematikan usaha salah satunya.

“Agen kapal nasional mengurus kepentingan operasional sesuai kapasitas dan keahlianya. Sementara perusahaan angkutan laut nasional melakukan kegiatan keagenan selain untuk pengurusan kepentingan operasional juga untuk kepentingan komersial kapal,” tambahnya.

Menteri KKP Edhy Prabowo Halalkan Monopoli Jasa Kargo Pengiriman Benih Lobster ke LN, Kata KPPU

Halaman
123
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved