Breaking News:

Korupsi

Khawatir Uangnya Hilang Karena Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Buruh Minta DPR bentuk Pansus

KSPI mendesak DPR bentuk Pansus dugaan megakorupsi Rp 43 triliun akibat salah kelola investasi saham dan reksadana oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Istimewa
BPJS Ketenagakerjaan memperoleh imbal hasil cukup besar meski dalam kondisi pandemi covid-19 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dugaan megakorupsi Rp 43 triliun akibat salah kelola investasi saham dan reksadana oleh BPJS Ketenagakerjaan membuat khawatir Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak DPR bentuk Pansus dugaan megakorupsi Rp 43 triliun akibat salah kelola investasi saham dan reksadana oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, persoalan BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Sehingga tidak elok jika ikut mengomentari materi, maupun subtansi kasus tersebut.

KSPI Tak Terima Alasan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan karena Risiko Bisnis, Minta DPR Bentuk Pansus

YLKI Beri Catatan untuk BPJS Kesehatan Terkait Pelayanan Meski Sudah Surplus

"Soal Pansus (Panitia kerja), karena ini sudah masuk wilayah hukum, serahkan sepenuhnya pada hukum yang akan menyimpulkan," ujar Rahmad saat dihubungi, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Menurutnya, permasalahan tersebut sebenarnya sudah ada mekanisme dan prosedur dalam pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi saya kira sebenarnya mekanime pelaksnaan kelola BPJS Ketenagakerjaan tentu sangat ketat sekali. Kalau toh di dalam perjalanan, ada manajemen yang berurusan dengan hukum, itu sudah wilayah hukum sendiri bagaimana untuk menyimpulkan," paparnya.

Kejakgung Periksa 9 Orang Saksi Terkait Dugaan Korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan

Di sisi lain, Rahmad menyebut Komisi IX setiap rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, kerap menyinggung pengelolaan keuangan yang diinvestasikan ke saham maupun reksadana.

"Kami selalu menanyakan bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan? Bagaimana pengelolaan investasi yang aman. Saya kira berdasarkan informasi, itu adalah menggunakan LQ 45, artinya saham itu bener-benar teruji," tutur politikus PDIP itu.

"Ini kan dana umat, dana peserta yang harus dikelola dengan baik, karena kalau ada hasilnya akan dikembalikan lagi kepada peserta itu sendiri. Kami ikut mengingatkan untuk tetap asas kehati-hatian, asas profesional, asas transparansi itu dikedepankan," sambung Rahmad.

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung Periksa Deputi Direktur Penyertaan

Halaman
1234
Editor: Murtopo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved