Bagaimana Reformasi Pajak di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi, Berjalan? Simak Penilaian Ketua LPKPI

"Menurut kami (LPKPI), harusnya inisiator dan penanggung jawab dari program ini harus diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang merugikan keuangan negara tersebut"

"Salah Seorang Inisiator yang  cukup berperan kala itu ialah Suryo Utomo yang saat ini menjadi Dirjen Pajak yang sebelumnya juga kontoversial dimana ia pernah terindikasi oleh PPATK dengan rekening gendut"

"Ini meninggalkan banyak pertanyaan dan dugaan dugaan di benak Banyak Orang, 'apakah benar tax amnesti sesungguhnya diciptakan untuk pengusaha-pengusaha hitam di negara ini?'"

"'Apakah biaya yang sangat besar mendorong percepatan undang-undang ini dibiayai oleh bandar hitam?'"

"Apakah kondisi sekarang masih merupakan serial kondisi sebelumnya ?' Itu pertanyaan pertanyaanyang kerap kami dengar dari masyarakat," paparnya.

Beberapa waktu ini, kembali Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah kebijakan yang dinilai sangat tergesa-gesa sosialisasinya.

Bahkan di kalangan petugas pajak belum tuntas, yakni program pembuatan tax core system.

Diketahui, tax core system yang merubah hingga menyempurnakan SIDJP yang ada sekarang.

"Menurut hemat saya program ini adalah pemborosan besar luar biasa. Rp 2 Triliun bukan jumlah yang sedikit di tengah keprihatinan menghadapi krisis global dan pandemi Covid-19.

"Bagi saya program ini dilaksanakan terburu-buru dan tidak menyentuh subtansi masalah yang ada di Direktorat Jenderal pajak"

"Belum dilakukan pengukuran yang akurat terhadap potensi kenaikan penerimaan akibat perubahan sistem itu.

"Keamanan data yang sangat penting dijaga dan tidak boleh sampai ketangan orang lain, apalagi asing"

"DJP setahu saya memiliki tenaga IT yang luar biasa yang rasanya dapat membenahi dan menyempurnakan SIDJP secara bertahap"

"Oleh karena persoalan sebenarnya adalah The Man Behind The Gun. Diduga masih banyak pegawai pajak yang 'Bermain'" paparnya.