Berita Nasional
Bagaimana Reformasi Pajak di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi, Berjalan? Simak Penilaian Ketua LPKPI
Ketua Umum Lembaga Pengawas Kejahatan Pajak Indonesia (LPKPI), Muhammad Irwan tanggapi soal reformasi pajak di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Muhammad Irwan, sebagai Ketua Umum Lembaga Pengawas Kejahatan Pajak Indonesia (LPKPI), tanggapi soal reformasi pajak.
Menurut Muhammad Irwan, reformasi pajak sudah digaungkan beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah, dan instansi terkait.
Dijelaskannya, reformasi pajak alami keberhasilan dan mencapai puncaknya, lantaran dengan dilaksanakannya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak.
"Reorganisasi memberikan nuansa baru dan euforia luar biasa di kalangan otoritas pajakm dan bermuara pada pertumbuhan dan pencapaian target penerimaan negara yang puncaknya tahun 2008" terangnya Irwan kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).
• CEK 5 Titik Lokasi Samsat Keliling untuk Perpanjang STNK, Bayar Pajak PKB dan SWDKLLJ Hari Ini
• Pemerintah Perpanjang Pembebasan Pajak Gaji Karyawan hingga Juni 2021
• BENARKAH Pemerintah Pungut Pajak Baru untuk Pulsa, Voucer, Token? Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani
Menurut Irwan, penerimaan pajak yang mencapai di atas target dalam APBN perubahan tahun 2008 itu, terjadi saat dipimpin oleh Darmin Nasution
"Tahun itu penerimaan pajak 10,2 persen di atas target dalam APBN perubahan 2008, yang inahkodai Darmin Nasution sebagai Dirjen Pajak," ungkapnya.
Irwan menilai, dalam perjalannya sekian lama reformasi pajak tetap menjadi wacana pemerintah pusat saat ini.
Sehingga di masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, pajak menjadi perhatian khusus, hingga termasuk bagian dari nawacitanya.
"Jokowi dengan sangat sungguh-sungguh memahami bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, peran pajak menjadi titik sentral yang harus diperhatikan"
"Salah satu hal menarik dan revolusioner dari nawacitanya adalah memisahkan sistem penerimaan keuangan negara"
"Dengan pengelolaan pemanfaatan kebijakan keuangan yang menjadi domain Kementerian Keuangan"
"Dengan merencanakan pembentukan badan penerimaan pajak," ungkapnya.
Menurutnya, hal lain yang luar biasa sesungguhnya dalam nawacita ini adalah perhatian dari Jokowi terkait :
Muhammad Irwan
Ketua LPKPI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Direktorat Jenderal Pajak
Joko Widodo
Jokowi
Sri Mulyani Indrawati
Dirjen Pajak
Sri Mulyani
Kementerian Keuangan
pajak
Lembaga Pengawas Kejahatan Pajak Indonesia
LPKPI
Nawacita
Thtifting Dilarang, Pedagang: Barang Lewat Bea Cukai, Kenapa Hanya Kami yang Kena? |
![]() |
---|
Mahfud MD-Sri Mulyani Ungkap Transaksi Janggal Rp 349 T, Arteria: Bisa Dipidana 4 Tahun Penjara |
![]() |
---|
RDP Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif Janji Bakal Pilih Dirjen Minerba Definitif |
![]() |
---|
L7 Defense Gunakan Artificial Intelegent, Tawarkan Perlindungan Maksimal dari Segala Macam Peretasan |
![]() |
---|
Bareskrim Polri Incar 9 Hakim MK dan 2 Panitera yang Ubah Substansi Putusan |
![]() |
---|