Breaking News:

Kriminalitas

Nilai Pembelaan Fikri Salim Tidak Cermat dan Mengaburkan Fakta, JPU Minta Hakim Jatuhkan Hukuman

Nilai Pembelaan Fikri Salim Tidak Cermat dan Mengaburkan Fakta, JPU Minta Hakim Jatuhkan Hukuman. Berikut Selengkapnya

Istimewa
Sidang kasus pemalsuan sekaligus konspirasi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah sakit Bogor dengan terdakwa Fikri Salim (FS) dan Rina Yuliana (RY) di Pengadilan Negeri Bogor pada Rabu (10/2/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Sidang kasus pemalsuan sekaligus konspirasi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah sakit Bogor dengan terdakwa Fikri Salim (FS) dan Rina Yuliana (RY) di Pengadilan Negeri Bogor kembali digelar pada Rabu (10/2/2021).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menilai pembelaan yang disampaikan penasehat hukum Fikri Salim tidak relevan dan tidak cermat.

Karena itu, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan.

"Kami sengaja membuat dakwaan berlapis karena yakin terdakwa Fikri Salim melakukan beragam tindak pidana dalam kasus ini," ujar Jaksa penuntut Heriyadi saat membacakan tanggapan (Replik) atas pledoi (pembelaan) penasehat hukum Fikri Salim di PN Bogor pada Rabu (10/2/2021).

Dijelaskan JPU Heriyadi, dalam fakta persidangan atas saksi-saksi merupakan potongan-potongan kejadian sebenarnya yang terjadi.

Panitera pun mencatatnya dan bisa dinilai dengan obyektif oleh majelis hakim.

Normalisasi Garapan Ahok Dihapus Dalam RPJMD 2017-2022, Wagub DKI: Mengakomodir Masukan Semua Pihak

Terkait materi pasal 5 KUHAP, bahwa terdakwa memiliki hak untuk ingkar. Namun dengann keterangan saksi yang diingkari terdakwa justru itu yang membuat memberatkan terdakwa karena menolak kesaksian

"Apalagi kesempatan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa tidak dilakukan penasehat hukum. Jadi kesaksian yang kami ajukan sudah sangat memadai," ujar JPU Heriyadi.

Selain itu, ungkap JPU, terdakwa Fikri Salim sudah pernah dihukum dan memiliki.kekuatan hukum tetap dengan keluarnya keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 26 Januari 2021 yang menguatkan putusan PN Cibinong atas kasus pidana tindak pidana pencucian uang.

Gercep Pemulihan Pasca Banjir, Isnawa Adji Rebut Wiper Lantai Bersihkan Lumpur di Rawajati

"Ini menunjukkan bahwa penasehat hukum tidak cermat dalam membel dengan menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Padahal sudah ada keputusan inkrah atas terdakwa," tegas JPU.

Halaman
1234
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved