Breaking News:

Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

KSPI Tak Terima Alasan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan karena Risiko Bisnis, Minta DPR Bentuk Pansus

Said pun mempertanyakan Kejaksaan Agung yang belum menerapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
istimewa
Kejaksaan Agung menduga ada tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, terkait pengelolaan dana investasi. 

"Sudah satu bulan (pemeriksaan pihak terkait), mengapa belum ditetapkan siapa tersangkanya?"

"Kami minta harus transparan karena ini dana yang besar, ada dana buruh di sana," tutur Said.

Desak DPR Bentuk Pansus

KSPI mendesak DPR membentuk panitia khusus (Pansus) dugaan megakorupsi senilai Rp 43 triliun, akibat salah kelola investasi saham dan reksadana oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"KSPI desak DPR bentuk Pansus, jangan Panja, karena Pansus lebih luas."

"Ada gabungan Komisi IX, berkaitan dengan hukum yaitu Komisi III, dan Komisi VI," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (10/2/2021).

Pinangki dan Anita Kolopaking Juga Pernah Duet Urus Kasus Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Menurutnya, desakan tersebut dituangkan dalam surat KSPI kepada DPR, dan akan disampaikan kepada pimpinan DPR pada Kamis (11/2/2021) besok.

"Kami akan berkirim surat ke DPR besok untuk bentuk Pansus," ucap Said.

Said juga menyebut KSPI telah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung dan BPK, untuk terus mengungkap dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan secara transparan.

Setelah Divonis 3 Tahun, Kini Brigjen Prasetijo Utomo Dituntut Hukuman 2 Tahun 6 Bulan Penjara

"Kami minta Kejaksaan Agung dan BPK, jangan berhenti pada tingkat istilah risiko bisnis, seperti pada kasus 2020 yang potensi kerugian Rp 13 triliun."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved