Korupsi di PT Asabri

Kejaksaan Agung Sita 20 Kapal Milik Heru Hidayat, Salah Satunya Pengangkut LNG Terbesar di Indonesia

Kejaksaan Agung kembali menyita aset tersangka kasus korupsi PT Asabri (Persero).

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Kejaksaan Agung menyita 20 kapal mewah dan lahan seluas 23 hektare milik Direktur PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, tersangka kasus korupsi PT Asabri. 

7. BTS, Direktur PT Hanson Internasional

8. HH, PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra

LP, BT, dan HH adalah pihak swasta yang mengatur investasi saham dan reksadana dalam portofolio milik PT Asabri.

Caranya, dengan memasukkan saham-saham milik LP, BT, dan HH yang harganya telah dimanipulasi menjadi portofolio milik PT Asabri.

Juga, mengendalikan transaksi dan serta investasi milik Asabri yang didasarkan kesepakatan dengan Direksi PT Asabri yang menguntungkan LP, BT, dan HH, serta merugikan PT Asabri.

Terlibat Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung menyampaikan, terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Benny Tjokosaputro dan Heru Hidayat, diduga menjadi otak kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Keduanya juga diketahui termasuk dalam daftar nama yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PT Asabri.

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan, keduanya diduga kuat turut terlibat sebagai pengendali pengelolaan dana investasi Asabri yang kemudian bermasalah.

Baca juga: Tanggapi Cuitan Abu Janda, Romo Benny: Agama Bukan Komodifikasi Olok-olok, Bijaksana Lah

"Seluruh kegiatan investasi PT Asabri pada kurun waktu 2012-2019 tidak dikendalikan oleh PT Asabri (Persero)."

"Namun sepenuhnya dikendalikan oleh HH (Heru Hidayat), BTS (Benny Tjokrosaputro), dan LP (Lukman Purnomosidi/Direktur Utama PT Prima Jaringan)," ungkap Leonard di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Akibatnya, kata Leonard, penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memperkirakan negara merugi hingga Rp 23,7 triliun.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Dimulai Akhir April 2021, Setelah TNI dan Polri

Namun, mereka masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait nominal pastinya.

"Kerugian negaranya hingga saat ini masih dalam penghitungan BPK."

"Namun, sementara yang ditaksir penyidik mencapai Rp 23.739.936.916.742,58," paparnya. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved