Breaking News:

Pilkada 2024

Nasdem dan Gokar Kini Tolak Revisi UU Pemilu, Benarkah Ada Insentif Parpol Pendukung Pilkada 2024?

Partai Nasdem dan Partai Golkar tolak revisi UU pemilu. Burhanudin Muhtadi menduga ada insentif bagi penolak revisi UU Pemilu

Editor: Wito Karyono
Antara/Kompas.com
Ilustrasi pengesahan RUU Pemlu. Saat tu Ratusan anggota DPR dari empat fraksi yakni F- Gerindra, F-PAN, F-PKS dan F-Demokrat meninggalkan ruang sidang sebelum pengesahan RUU PemiluJumat (21/7/2017) dini hari. Kini sebagian parpol tetap mendukung UU Pemilu yang diduga memperoleh insentif dari pemerintahan Jokowi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Terjadi fakta politik bahwa penolakan pembahasan revisi undang-undang (UU) no 7 tahun 2017 menguat.

Terbaru adalah perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar yang mendukung penolakan revisi UU pemilu tersebut.

Kedua partai ini akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan revisi UU no 7 tahun 2017.

Anies-Prabowo Bertemu, Pengamat: Tak Jauh dari Soal Revisi UU Pemilu

Isyarat Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu Diapresiasi Partai Bulan Bintang, Berikut Alasan Lengkap PBB

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menduga ada insentif yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada partai-partai yang menolak pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017.

Sebab, menurut Burhanudin, partai-partai tersebut telah mendukung pemerintah dengan tak membahas revisi UU Pemilu.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan, politik merupakan sesuatu yang rasional dan politisi kerap digerakkan oleh insentif yang juga rasional.

Menurut Burhanudin, insentif paling nyata dalam hal dukungan terhadap sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu ialah jatah menteri partai koalisi yang tidak berkurang.

Akting Bareng Cita Citata di Sinetron Tiara Cinta, Bryan McKenzie: Nggak Susah Main Sama Cita Citata

"Insentif buat partai politik yaitu dukungan publik dan insentif buat presiden juga dukungan publik," kata Burhanudin sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (8/2/2021).

"Jadi menterinya tetap, syukur-syukur ditambah kalau taat. Itu insentif yang jelas, kalau insentif 2024 masih jauh," kata Burhanuddin.

Ia menyadari terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan agar revisi UU Pemilu tetap berlanjut agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak tumpang tindih dengan Pemilu 2024.

Breaking News: Sejumlah Penerbangan Dibatalkan Akibat Erupsi Gunung Raung

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved