Ini Aturan Pemerintah Selama Pelaksanaan PPKM Mikro, Pengawasan Level Kelurahan Hingga RT Diperketat

WARTAKOTALIVE.COM -- Pembatasan berskala mikro atau PPKM mikro diterapkan selama 14 hari, yakni mulai Selasa (9/2/2021) hari ini hingga 22 Februari 2021.

PPKM mikro dilaksanakan dengan penguatan pengawasan di level bawah, yakni tingkat desa/ kelurahan hingga RT dan RW dengan melibatkan peran posko tangguh Covid-19 yang ada di tingkat desa/kelurahan.

Hal ini berdasarkan temuan pemerintah bahwa masih ada peningkatan mobilitas masyarakat di level permukiman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM mikro dilakukan dengan pendekatan pembatasan kegiatan masyarakat di level tempat tinggal.

• Airlangga Hartarto Larang Pegawai ASN, BUMN, Anggota TNI dan Polri Keluar Kota Saat Libur Panjang

• Mulai dari Host Hingga Juri di Indonesian Idol Spesial Season Sempat Terpapar Covid-19

"Karenanya, pemerintah mengambil kebijakan PPKM secara mikro di mana pendekatannya di area tempat tinggal," tutur Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Senin (8/2/2021).

Selama pelaksanaan PPKM mikro, pemerintah menerapkan sejumlah aturan dan kebijakan baru.

Di antaranya, sistem zonasi wilayah, menggratiskan pemeriksaan swab di kelurahan/desa, kebijakan WFH 50 persen hingga larangan bagi abdi negara bepergian selama libur panjang.

Berikut rinciannya: