Breaking News:

Ini Aturan Pemerintah Selama Pelaksanaan PPKM Mikro, Pengawasan Level Kelurahan Hingga RT Diperketat

PPKM mikro dilaksanakan dengan penguatan pengawasan di tingkat desa/ kelurahan hingga RT dan RW dengan melibatkan posko tangguh Covid-19

Wartakotalive.com/Desy Selviany
Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya mengecek realisasi PPKM di sejumlah titik keramaian di Jakarta Barat, Selasa (2/2/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM -- Pembatasan berskala mikro atau PPKM mikro diterapkan selama 14 hari, yakni mulai Selasa (9/2/2021) hari ini hingga 22 Februari 2021.

PPKM mikro dilaksanakan dengan penguatan pengawasan di level bawah, yakni tingkat desa/ kelurahan hingga RT dan RW dengan melibatkan peran posko tangguh Covid-19 yang ada di tingkat desa/kelurahan.

Hal ini berdasarkan temuan pemerintah bahwa masih ada peningkatan mobilitas masyarakat di level permukiman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM mikro dilakukan dengan pendekatan pembatasan kegiatan masyarakat di level tempat tinggal.

Airlangga Hartarto Larang Pegawai ASN, BUMN, Anggota TNI dan Polri Keluar Kota Saat Libur Panjang

Mulai dari Host Hingga Juri di Indonesian Idol Spesial Season Sempat Terpapar Covid-19

"Karenanya, pemerintah mengambil kebijakan PPKM secara mikro di mana pendekatannya di area tempat tinggal," tutur Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Senin (8/2/2021).

Selama pelaksanaan PPKM mikro, pemerintah menerapkan sejumlah aturan dan kebijakan baru.

Di antaranya, sistem zonasi wilayah, menggratiskan pemeriksaan swab di kelurahan/desa, kebijakan WFH 50 persen hingga larangan bagi abdi negara bepergian selama libur panjang.

Berikut rinciannya:

Halaman
Editor: Murtopo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved