Breaking News:

Breaking News

BREAKING NEWS: PSBB Jakarta Diperpanjang Mulai Selasa 9-22 Februari Ikuti PPKM Jawa Bali

PSBB Jakarta jilid III selama dua pekan, dari Selasa (9/2/2021) sampai Senin (22/2/2021) mendatang.

Kompas.com
PSBB Jakarta Jilid III diperpanjang mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang pembatasan sosial berskala besar - PSBB Jakarta jilid III selama dua pekan, dari Selasa (9/2/2021) sampai Senin (22/2/2021) mendatang.

Kebijakan PSBB Jakarta jilid III ini mengikuti pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, ada beberapa perbedaan antara kebijakan PSBB sekarang dengan sebelumnya.

UPDATE Banjir Jakarta Selasa 9 Februari: Pintu Air Sunter Hulu Masih Siaga 2, Manggarai Siaga 3

BREAKING NEWS: Tito Karnavian Keluarkan Inmendagri untuk Gubernur Jawa Bali Mengatur PKM

Salah satunya kapasitas pekerja maupun pengunjung, beserta jam operasionalnya yang ditambah dari biasanya.

“Terkait PSBB kami ikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. PPKM jilid ketiga (mikro) yaitu ada peningkatan kapasitas dari 25 persen menjadi 75 persen bagi restoran dan jam operasional usaha dari jam 20.00 sampai 21.00,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Senin (8/2/2021) malam.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat menunjukkan plasma konvalesen di PMI DKI Jakarta pada Jumat (5/2/2021).
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat menunjukkan plasma konvalesen di PMI DKI Jakarta pada Jumat (5/2/2021). (Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri)

Ariza meyakini, keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat berdasarkan kajian yang matang. Adapun pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa-Bali mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Tentu pemerintah pusat telah mempertimbangkan, meneliti dan membuat kajian-kajian yang komprehensif holistik,” imbuhnya.

Karena itu, Ariza memandang kebijakan PSBB yang dikeluarkan DKI dengan PPKM mikro yang dikeluarkan pemerintah pusat sebetulnya sama saja. Perbedaannya, kata dia, hanya pada terminologi karena implementasi di lapangan sama semua.

“Itu sudah diatur yah pengistilahan itu sama saja, setiap daerah punya istilah masing-masing dan punya program masing-masing. Pemerintah pusat membuat aturan yang harus dilaksanakan, kami laksanakan,” katanya.

“Namun demikian setiap daerah diberikan kewenangan, batasan-batasan tupoksi masing-masing. Seperti di Kota Bogor ada gage (ganjil enap kendaraan) silakan, pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) di Jateng memberlakukan Sabtu-Minggu di rumah saja,” lanjutnya.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved