Dukung SKB 3 Menteri, Komnas HAM: Negara Tidak Boleh Memaksa dan Melarang Keyakinan Beragama

Wartakotalive.com, Jakarta - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mendukung langkah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait seragam sekolah.

Menurut Beka, SKB ini sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan beragama.

"Komnas HAM pada posisi apreasiasi atas SKB 3 Menteri tersebut karena pertama pendekatan yg utama dalam SKB 3 Menteri adalah pendekatan hak asasi manusia. Ini yang kemudian dari sisi Komnas mengapresiasi," tutur Beka dalam webinar yang digelar Imparsial dan Yayasan Cahaya Guru, Senin (8/2/2021).

Selain itu, Beka menilai SKB ini juga merespon beberapa kasus intoleransi serupa mengenai seragam sekolah yang terjadi di daerah lain.

Beka mengungkapkan terdapat beberapa daerah yang melaporkan kasus serupa kepada Komnas HAM. SKB ini, menurut Beka, dapat mengatasi kasus yang terjadi di daerah lain.

"Saya kira respon atau SKB 3 Menteri dalam posisi merespon semua. Tidak hanya di Padang saja, namun juga fenomena-fenomena yang sama terjadi di banyak daerah di Indonesia," tutur Beka.

Menurut Beka, melalui SKB ini pemerintah telah memberikan hak kepada warga negara untuk mengekspresikan keyakinannya.

Dirinya menilai negara memang tidak seharusnya melarang maupun memaksa warganya dalam beragama.

"Mengapa kami mengapresiasi karena poinnya adalah hak, yaitu negara tidak boleh posisinya, memaksa atau melarang. Karena terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ekspresinya seperti apa," pungkas Beka.

Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri yang melarang sekolah negeri maupun Pemerintah Daerah mengeluarkan aturan atau mewajibkan siswa dan guru memakai seragam atau atribut dengan kekhususan agama.

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dukung SKB 3 Menteri, Komnas HAM: Negara Tidak Boleh Memaksa dan Melarang Keyakinan Beragama