Breaking News:

Putusan Pengadilan

Daftar Kewajiban Presiden Jokowi Usai Kalah Sidang PTUN Lawan Sitti KPAI Soal Hamil Saat Renang

Polemik pernyataan Sitti Hikmawatty soal wanita bisa hamil jika berenang bersama pria kini memasuki babak baru. Sitti memenangkan sidang lawan Jokowi

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw | Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
kolase instagram pluralid dan tribunnews
Sitti Hikmawatty dipecat dengan tidak hormat sebagai komisioner KPAI oleh Presiden Jokowi karena pernyataannya kontroversinya soal wanita berenang dengan laki-laki di kolam renang bisa hamil. Namun, terbaru, Siti Hikmawatty justru menang gugatan PTUN terhadap Jokowi. 

a. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; atau
b. Melanggar kode etik KPAI

Artinya adalah Presiden hanya bisa menerbitkan surat pemberhentian kepada Sitti Hikmawatty setelah ada pertimbangan dari DPR RI

Sementara dalam kasus ini, Presiden Jokowi baru mendapat usulan dari hasil rapat Pleno KPAI

Kemudian Sitti Hikmawatty juga terlihat makin kuat lantaran dia tidak dijatuhi pidana kejahatan dan KPAI tidak memiliki kode etik yang bisa dijadikan kepastian hukum. 

Dalam gugatan yang tertuang di surat keputusan hakim, disebutkan pula bahwa KPAI belum menyusun kode etik. 

Oleh karena itu menyebut Sitti Hikmawatty melanggar kode etik menjadi hal yang aneh. 

Terdampak Banjir, Pasien Covid-19 Isolasi Mandiri di Rumah Dievakuasi ke Hotel Ibis Cikarang

Sementara itu,  jawaban Presiden Republik Indonesia melalui kuasa hukumnya mendasarkan bahwa secara umum, ketentuan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian keanggotaan KPAI diatur di dalam Pasal 75 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014. 

Tapi berikutnya menyangkut bagaimana mekanisme kerja KPAI dalam pengangkatan dan pemberhentian keanggotannya diatur lebih lanjut
pada Bab II Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perpres 61 Tahun 2016 Tentang KPAI.

Pasal 18 Perpres tersebut mengatur bahwa Presiden menyampaikan calon anggota KPAI kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan, sedangkan untuk pemberhentian keanggotaannya dilakukan Presiden atas usul KPAI melalui Menteri (Pasal 21).

Oleh karena itulah tergugat menyebut bahwa pemberhentian keanggotaan KPAI cukup  dilakukan hanya dengan satu cara yakni atas usul KPAI melalui Menteri, dan tidak ada mekanisme lain termasuk meminta pertimbangan DPR.

Disebutkan pula dalam dalam pembelaan tergugat, bahwa yang memerlukan usul DPR RI adalah pengangkatannya, tetapi tidak serta merta berlaku untuk pemberhentiannya.

Dari sini terlihat jelas bahwa Sitti Hikmawatty mendalilkan gugatannya bahwa surat Presiden Jokowi tidak sah dengan berdasarkan Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana disebut bahwa harus ada pertimbangan DPR RI dalam hal pemberhentian anggota KPAI. 

Prakiraan Cuaca BMKG, Sepanjang Hari Wilayah Kabupaten Bekasi Diguyur Hujan

Sedangkan pihak tergugat Presiden Jokowi mendalilkan pembelaannya soal surat Presiden Jokowi sudah sah berdasarkan Pasal 18 Perpres 16 Tahun 2016 Tentang KPAI yang menyebutkan bahwa pemberhentian keanggotaan dilakuakan Presiden atas usul KPAI melalui menteri. 

Hakim lalu mengeluarkan keputusan dengan terlebih dahulu berpendapat seperti di bawah ini.

Menurut hakim, dalil Sitti Hikmawatty yang didasarkan UU 23/2002 di mana pemberhentian anggota KPAI harus berdasarkan pertimbangan DPR RI itu merupakan kewenangan atributif DPR RI yang tidak bisa dikesampingjkan walaupun di Perpres 16 tahun 2016 disebut bahwa pemberhentian keanggotaan dilakukan Presiden atas usul KPAI melalui menteri. 

Ya, karena itulah kemudian PTUN Jakarta memenangkan Sitti Hikmawatty dalam hal melawan Presiden Jokowi terkait pemberhentiannya dengan tidak hormat sebagai Komisioner KPAI

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved