Breaking News:

Putusan Pengadilan

Daftar Kewajiban Presiden Jokowi Usai Kalah Sidang PTUN Lawan Sitti KPAI Soal Hamil Saat Renang

Polemik pernyataan Sitti Hikmawatty soal wanita bisa hamil jika berenang bersama pria kini memasuki babak baru. Sitti memenangkan sidang lawan Jokowi

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw | Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
kolase instagram pluralid dan tribunnews
Sitti Hikmawatty dipecat dengan tidak hormat sebagai komisioner KPAI oleh Presiden Jokowi karena pernyataannya kontroversinya soal wanita berenang dengan laki-laki di kolam renang bisa hamil. Namun, terbaru, Siti Hikmawatty justru menang gugatan PTUN terhadap Jokowi. 

Ia justru diminta mengundurkan diri oleh Dewan Etik KPAI usai menggelar rapat pleno KPAI. 

Lagu Mandarin Yin Wi Ai dari Rani, Pas untuk Pendengar Indonesia

Selain itu rapat pleno KPAI juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar memberhentikan Sitti Hikmawatty

Dalam hal ini Sitti Hikmawatty disebut tidak diberikan kesempatan membela diri dan sudah langsung keluar surat pemberhentian dari Presiden Jokowi

Dalam gugatannya, disebutkan pula bahwa surat pemberhentian dari Presiden Jokowi adalah sesuatu yang tidak proporsional.

Sebab masih banyak para pejabat publik yang membuat pernyataan publik tidak tepat, tetapi tidak dihukum oleh atasannya. 

Dalil pembelaan terkuat dalam gugatan Sitti Hikmawatty adalah tidak sahnya surat pemberhentian tidak dengan hormat yang ditandatangani Presiden Jokowi

Menjadi tidak sah karena surat tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, sehingga berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Di mana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, yaitu dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi seperti di bawah ini : 

Popularitas Demokrat dan AHY Melejit Gara-gara Isu Kudeta, Djarot: Terinsipirasi Drakor

“Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Selanjutnya  dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berbunyi “Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” jo Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berbunyi“ Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved