Wali Kota Depok Mohammad Idris Sebut Usulan Warga Depok Tak Terakomodir Bisa Melalui Dinas Terkait

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyebutkan bahwa usulan warga Depok tak terakomodir di musrenbang bisa melalui dinas terkait.

Memasuki tahun 2021, Pemerintah Kota Depok telah melakukan sejumlah langkah dalam memajukan pembangunan disetiap wilayah.

Salah satunya dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

Tujuannya tentu untuk mewujudkan visi Kota Depok 2021-2026 menjadi kota yang Maju, Berbudaya, Sejahtera.

Visi tersebut juga menjadi tawaran yang dilontarkan Idris ketika mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok 2020 yang berpasangan dengan Imam Budi Hartono.

Di mana Idris-Imam menjanjikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk setiap kelurahan demi mewujudkan visi tersebut.

Dengan diadakannya Musrenbang ini, Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap usulan yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa berdampak ke peningkatan pembangunan.

“Saya tentu sangat mengapresiasi peran serta masyarakat yang aktif dalam mengusulkan berbagai macam program baik fisik dan nonfisik. Ini adalah bentuk keberdayaan kita dalam pembangunan,” papar Idris dalam keterangan terulis Pemkot Depok, Minggu (7/2/2021).

• Kondisi Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna Membaik, Tapi Suaranya Masih Terdengar Lemah

Berbagai usulan dikatakan Idris tidak hanya dapat diakomodir dari Musrenbang saja melainkan juga dari forum perangkat daerah (FPD).

“Pagu kelurahan memang terbatas, tapi  usulan yang tidak terakomodir bisa didiskusikan dengan dinas terkait agar dibahas dalam forum PD," 

"Intinya dalam meningkatkan pembangunan harus menjalin sinergisitas semua pihak guna mewujudkan visi Kota Depok," ujarnya.

Dengan banyaknya usulan yang lahir dari Musrenbang, Idris mengimbau agar usulan tersebut dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat.

Diantaranya sapat mengakomodir kegiatan kepemudaan, remaja, keluarga berencana, organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia atau disebut tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) 

“Saya harap Musrenbang ini dapat dicermati dengan baik. Agar setiap tahunnya pembangunan semakin baik," paparnya.

Idris menyontohkan Kecamatan Limo yang memiliki indek pembangunan manusia (IPM) naik sebesar 80.89.

IPM sendiri merupakan indikator atau ukuran pemerintah dalam mengukur sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

"Yang dimulai dari pendidikan, ekonomi dan lainnya,” akunya.

Sejak awal tahun ini, Musrembang di Kota Depok telah dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Belimbing itu yakni di 11 kecamatan.