Breaking News:

Virus corona

Komisi IX DPR: Kebijakan Insentif Tenaga Kesehatan Akan Terus Kami Pantau

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar mengaku merasa tersentak mendengar rencana pemangkasan insentif bagi tenaga kesehatan

Warta Kota/Rizki Amana
Ilustrasi tenaga kesehatan - Nakes sedang menjalani penyuntikan vaksin Covid-19 di Kota Tangsel. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Dinkes Kota Tangsel) sebut 4.311 tenaga kesehatan (nakes) telah rampung menjalani program vaksinasi Covid-19. 

Wartakotalive.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar mengaku merasa tersentak mendengar rencana pemangkasan insentif bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya sempat akan dilakukan.

“Saya terkaget kenapa sampai dipotong insentif tenaga Kesehatan ini, melihat jumlah kasus positif Covid-19 masih semakin bertambah dan jumlah tenaga kesehatan yang gugur semakin banyak. Karena di rapat sebelumnya dengan Kementerian, mereka berkata akan menambah insentif. Namun nyatanya malah dikurangi," kata Ansory kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).

Adapun pemangkasan insentif tersebut berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan nomor: S-65/MK.02/2021, di mana insentif tenaga kesehatan akan dipotong sebesar 50 persen.

Merespons pemangkasan tersebut, Ansory dan anggota Komisi IX DPR RI lainnya segera menyampaikan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut.

“Kami di Komisi IX DPR RI telah menyimpulkan bahwa komisi IX menolak dengan tegas pemangkasan insentif tenaga Kesehatan. Setelah keputusan Komisi IX tersebut, saya dapat SMS langsung dari menkes dan alhamdulillah kita didengar," ucapnya.

Meskipun pemotongan insentif untuk tenaga kesehatan dibatalkan, Ansory menegaskan bahwa pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan agar keputusan pemangkasan tersebut benar-benar dihapus.

Selain itu, Ansory juga meluruskan pandangan publik dengan menegaskan bahwa keputusan pemotongan insentif tenaga kerja tidak ada kaitannya dengan anggaran vaksin Covid-19.

“Tidak ada hubungan antara insentif tenaga kesehatan dan vaksin. Bahkan sekarang sudah ada penambahaan anggaran 132 Triliun untuk penanganan pandemi ini, dan ini tidak ada hubungannya dengan insentif tenaga Kesehatan. Jika Kemenkeu mau mengubah yang sudah di sahkan, maka haruslah lewat DPR," kata Ansory.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan tidak akan ada pemotongan insentif bagi tenaga Kesehatan pada 2021, setelah sempat mengeluarkan surat keputusan mengenai kebijakan pemotongan tersebut pada 1 Februari lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi IX DPR: Kebijakan Insentif Tenaga Kesehatan Akan Terus Kami Pantau

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved