Breaking News:

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Lockdown Weekend

Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yang timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
-
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk mengkaji usulan lockdown weekend (karantina akhir pekan) dengan matang bila kebijakan itu diterapkan.

Persiapan yang harus dilakukan di antaranya, perangkat peraturan yang akan jadi landasan hukum kebijakan tersebut dan hal apa saja yang dilarang dilakukan selama akhir pekan, serta batas waktu pemberlakukannya.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan, Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yang timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan.

Contohnya, bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan.

“Termasuk antisipasi jika masyarakat memenuhi pusat perbelanjaan ataupun pasar sebelum pembatasan kegiatan dilakukan di akhir pekan,” kata Arifin berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (5/2/2021)

PT AHM Akhirnya Lepas Motor yang Ditunggu, Honda PCX 160 dan PCX e:HEV dengan Harga Terjangkau

Berkas Perkara Kerumunan Petamburan Lengkap, Pekan Depan Polisi Serahkan Rizieq Shihab ke JPU

Arifin menyadari, diperlukan kebijakan yang bisa lebih memberi efek kejut di masyarakat untuk menekan penularan Covid-19 yang terus naik. Pembatasan ini juga bertujuan untuk mengurangi mobilitas di hari libur maupun interaksi tanpa menggunakan masker di pemukiman yang masih banyak ditemui dan menjadi salah satu sumber penularan Covid-19.

“Pembatasan kegiatan dalam bentuk lockdown akhir pekan ini jika betul-betul dijalankan dan dipatuhi masyarakat, akan berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Jakarta,” ujar Arifin.

Namun, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga mengingatkan, selain persiapan yang matang, Pemprov DKI juga harus melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada berbagai elemen masyarakat sebelum menjalankan kebijakan ini.

ditujukan kepada pengelola tempat hiburan, pusat perbelanjaan, pasar dan berbagai kegiatan yang biasa dikunjungi warga saat liburan.

Kata dia, sosialisasi juga perlu melibatkan pemimpin dan tokoh lokal di masyarakat seperti RW, RT, LMK, pimpinan majelis ta’lim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan bebagai elemen lainnya. Harapannya, kebijakan ini mendapat dukungan penuh dan ikut membantu mengawasi pelaksanaanya.

“Warga juga bisa mencari alternatif kegiatan bersama keluarga di rumah selama akhir pekan tanpa harus keluar rumah saat pembatasan dilakukan,” katanya.

Bukan Debby Susanto, Kuasa Hukum Bilang Pebulu Tangkis yang Dekat dengan Edhy Prabowo Bernama Devy

Dugaan Istri Bakar Suami di Ciputat, Polisi Dapati Alat Bukti Baru Berupa Teko Bekas Bensin

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji usulan DPR RI Fraksi PAN Saleh Daulay soal lockdown week end (karantina saat akhir pekan) di Ibu Kota. Tujuannya untuk menekan penyebaran Covid-19 di klaster keluarga di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, usulan yang disampaikan DPR RI Saleh Daulay sebetulnya mengadopsi kebijakan yang dilakukan negara Turki. Negara berlambang bulan sabit dan bintang di benderanya itu telah melakukan lockdown weekend sejak beberapa hari lalu.

“Di Turki ada lockdown weekend di hari Sabtu-Minggu, silakan saja itu kami serahkan kepada teman-teman DPR yang mungkin sudah sampaikan ke Kemenkes, BNPB dan pemerintah pusat,” kata Ariza.

“Tentu usulan itu dipertimbangkan dan DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti pak gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan atau tidak,” lanjutnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved