Breaking News:

Isyarat Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu Diapresiasi Partai Bulan Bintang, Berikut Alasan Lengkap PBB

Isyarat Jokowi tolak revisi UU Pemilu diapresiasi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Hilman Indra.

Kolase Wartakotalive.com/Dok Partai Bulan Bintang (PBB)/HO Biro Pers Sekretariat Presiden
Kolase Foto: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Hilman Indra dan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi isyaratkan menolak revisi undang-undang Pemilu.

Isyarat Jokowi tolak revisi UU Pemilu diapresiasi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Hilman Indra.

Menurut Hilman Indra, revisi UU Pemilu saat ini tidak perlu dilakukan, karena masih suasana pandemi Covid-19.

Keinginan PBB agar revisi UU Pemilu dibatalkan, papar Hilman Indra, jauh lebih baik mengeluarkan energi besar untuk perbaikan ekonomi nasional.

MILITER Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint Usai Pemilu yang Dimenangi NLD  

Jaga Kualitas Demokrasi, Partai Gerindra Usulkan Undang-Undang Tentang Pemilu Dipertahankan

Tanggapi Usulan Revisi UU Pemilu, Kemendagri: Jalankan Dulu Pilkada Serentak 2024, Baru Dievaluasi

“Kita apresiasi kepada Pak Jokowi yang menolak revisi UU Pemilu. Energi yang besar untuk revisi atau pembuatan UU pemilu lebih baik digunakan untuk menghadapi Covid-19 dan untuk recovery ekonomi nasional,” kata Hilman Indra saat dihubungi wartawan, Jumat (5/2/2021).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Bulan Bintang periode 2004-2009 ini menegaskan, pergantian UU Pemilu di setiap jelang pemilu, sering dirasakan mengganggu stabilitas demokrasi.

Selain itu, memperkuat kesan apabola penyusunan UU pemilu, lebih didasarkan atas dasar pertimbangan jangka pendek, yakni memenangkan dan lolos dari pemilu.

Dijelaskan Hilman, UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan UU pilkada No 10 tahun 2016 masih baik dan representatif.

Keduanya, lanjut Hilman, masih terakomodatif untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Lebih baik digunakan untuk perbaikan implementasi UU Pemilu No 7 2017 dan UU Pilkada No 10 2016"

Halaman
1234
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved