Breaking News:

Pilkada Serentak 2024

Riza Patria: Akui Ada Penolakan Sejumlah Fraksi di DPR, Kebijakan Pilkada Serentak 2024 Sesuai UU

Ahmad Riza Patria menilai kebijakan pemerintah pusat untuk menggelar kontestasi Pilkada Serentak 2024 sudah sesuai dengan Undang-undang.

Editor: Hertanto Soebijoto
net
Wagub DKI Ahmad Riza Patria menilai kebijakan pemerintah pusat untuk menggelar kontestasi Pilkada Serentak 2024 sudah sesuai dengan UU. Ilustras: Sosialisasi Pilkada Serentak 2020. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Meskipun penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ada dasar hukumnya, tetap saja di masyarakat muncul pro dan kontra. Banyak yang setuju dengan Pilkada Serentak 2024, namun ada pula penolakan.

Ketua DPD Gerindra sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai kebijakan pemerintah pusat untuk menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 sudah sesuai dengan Undang-undang.

Menurut Riza, kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Video: Bukan Hanya Pedagang Glodok, Pedagang Online Juga Terdampak di Imlek 2021

"Menurut undang-undang yang ada sekarang yang belum direvisi itu Pilkada Serentak di tahun 2024. Kami Pemprov DKI mengikuti peraturan undang-undang yang ada," kata Riza di Jakarta, Selasa (2/2/2021) malam.

Kendati demikian, Riza menyebut dirinya tidak menampik adanya upaya penolakan dari sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Ada beberapa partai di pusat yang dalam pembahasan di DPR RI ingin bahwa Pilkada dilakukan sesuai periodesasinya tiga gelombang, tahun 2020, 2022 dan 2023," ujar dia.

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Responden Nilai Pilkada Serentak 2020 Berlangsung Cukup Jujur dan Adil

Baca juga: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak Tinggi Karena Yakin dengan Penerapan Protokol Kesehatan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar Pilkada tetap digelar pada 2024.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko mengatakan alasan Presiden Jokowi ingin agar pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada 2024 adalah agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

"Saya pikir alasan yang logis adalah agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik sehingga agenda pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan untuk kesejahteraan rakyat," kata Moeldoko, Sabtu (30/1).

Baca juga: Akibat Hujan Kritik, KPU Kota Tangsel Tunda Rapat Pleno Rekapitulasi Pilkada Serentak 2020

Moeldoko tak menanggapi lebih lanjut ihwal akan banyaknya pejabat sementara kepala daerah jika Pilkada 2024 tetap digelar.

Hal ini turut menjadi sorotan publik di tengah sejumlah isu lainnya.

"Bisa ditanyakan ke Mendagri," ujar Moeldoko. (Antaranews)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved