Breaking News:

PSBB DKI Jakarta

Pemprov DKI Kaji Usulan DPR soal Lockdown Weekend seperti di Turki

Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kini diperpanjang pemerintah belum terbukti berhasil mengendalikan kasus Covid-19.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/HO
Menurut Ariza, usulan lockdown weekend ini didasari karena PPKM yang berlaku di Jakarta selama tiga pekan dianggap belum memuaskan. Hal itu, kata dia, juga diamini Presiden RI Jokowi beberapa waktu lalu. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta bakal mengkaji usulan DPR RI soal lockdown akhir pekan di Ibu Kota. Tujuannya untuk menekan penyebaran Covid-19 di klaster keluarga di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, usulan yang disampaikan DPR RI sebetulnya mengadopsi kebijakan yang dilakukan negara Turki.

Negara berlambang bulan sabit dan bintang di benderanya itu telah melakukan lockdown akhir pekan sejak beberapa hari lalu.

“Di Turki ada lockdown weekend di hari Sabtu-Minggu, silakan saja itu kami serahkan kepada teman-teman DPR yang mungkin sudah sampaikan ke Kemenkes, BNPB dan pemerintah pusat,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Selasa (2/2/2021) malam.

Baca juga: Sosok Darmizal Disebut Turut Rencanakan Kudeta AHY, Mundur dari Demokrat saat Bentuk Relawan Jokowi

“Tentu usulan itu dipertimbangkan dan DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti pak gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan atau tidak,” lanjutnya.

Ariza mengklaim, pada dasarnya pemerintah daerah selalu terbuka terhadap usulan yang masuk kepadanya terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Termasuk, kata dia, usulan program yang disampaikan DPR RI kepada Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Jokowi Tak Puas dengan PPKM di Bawah Kendali Anies, Pemprov DKI Gencarkan 3T

Legislator tingkat pusat itu turut mengusulkan program karena sebelumnya ada intervensi pemerintah pusat kepada DKI terkait pembatasan sosial.

Sejak Senin, 11 Januari 2021 lalu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali.

Dengan adanya PPKM Pulau Jawa-Bali, periodisasi dan kebijakannya kini dilakukan serentak dari tingkat kota/kabupaten hingga provinsi di Pulau Jawa-Bali.

Baca juga: Calon Penumpang KA Wajib Puasa Satu Jam Sebelum Melakukan Tes Covid-19 Menggunakan GeNose

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved