Breaking News:

Kudeta Militer di Myanmar

KUDETA Militer di Myanmar Akan Kurangi Investasi Perusahaan AS dan Barat, Ini Ancaman Presiden Biden

Tekanan dari berbagai penjuru dunia datang bertubi-tubi pascakudeta tak berdarah oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan yang sah hasil pemilu.

Editor: Hertanto Soebijoto
ROBERT DEUTSCH/USA TODAY
Presiden AS Joe Biden mengancam memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta oleh para pemimpin militer negara itu, Senin (1/2/2021) dini hari. Foto dok: Joe Biden berpidato usai dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS), Rabu (20/1/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta oleh para pemimpin militer negara itu.

Tidak hanya itu, Biden juga mengutuk militer yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang dipimpin sipil pada Senin dan mengutuk penahanan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi sebagai "serangan langsung terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum."

Aksi kudeta di Myanmar diperkirakan akan mengurangi minat perusahaan-perusahaan AS dan Barat dalam berinvestasi di negara tersebut dan mungkin akan mendorong beberapa perusahaan besar AS untuk menarik diri, kata pakar perdagangan dan analis pada Senin (1/2/2021).

Video: Sang Anak Meninggal Dunia, Karen Pooroe Bawa Kesedihan Sampai Mati

Total perdagangan barang antara Myanmar dan Amerika Serikat berjumlah hampir 1,3 miliar dolar AS dalam 11 bulan pertama 2020, naik dari 1,2 miliar pada 2019, menurut data Biro Sensus AS.

Pakaian dan alas kaki menyumbang 41,4 persen dari total impor barang AS, diikuti oleh koper yang menyumbang hampir 30 persen, dan ikan yang menyumbang lebih dari empat persen, kata Panjiva, unit penelitian rantai pasokan S&P Global Market Intelligence.

Pembuat koper Samsonite dan pembuat pakaian milik pribadi LL Bean termasuk di antara importir besar, bersama dengan pengecer H&M dan Adidas, kata Panjiva.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint Ditangkap

Data investasi langsung AS tidak tersedia, kata kantor Perwakilan Dagang AS.

Tentara Myanmar pada Senin (1/2/2021) menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun, dengan mengatakan telah menanggapi apa yang disebut penipuan pemilu.

Langkah tersebut memicu kecaman dari para pemimpin Barat dan ancaman sanksi baru oleh pemerintah AS, dan menimbulkan pertanyaan tentang prospek satu juta pengungsi Rohingya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved