Berita Nasional

Jokowi Teken Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme-Terorisme, Berikut Pandangan PB HMI

Jokowi Teken Perpres Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Mengarah Terorisme, Berikut Pandangan PB HMI. Berikut Selengkapnya

Editor: Dwi Rizki
Twitter/Veri Sanovri
Salah satu pelaku, wajahnya sangat terlihat jelas, muda dan nekad untuk melakukan terorisme keji. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme RAN PE yang baru ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik.

Satu di antaranya Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2018-2021, Maizal Alfian. 

Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2021 dipaparkannya didasari dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. 

Selain itu, menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. 

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, lanjutnya, diperlukan suatu strategi komprehensif. 

Tujuannya untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan yang tertuang dalam pertimbangan Perpres.

"RAN PE ini mencakup tiga pilar pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai strategi dan program utamanya," jelas Maizal Alfian dalam siaran tertulis pada Selasa (2/2/2021).

Ketiga pilar tersebut antara lain pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. 

Pilar kedua adalah pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional. 

Terakhir adalah pilar kemitraan dan kerja sama internasional. 

Baca juga: Isu Kudeta Demokrat, Arief Poyuono: Rakyat Sudah Susah, Jangan Lagi Dikasih yang Enggak-enggak

Secara keseluruhan, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, RAN PE memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak. 

Selain itu, keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

"Di sisi ini Perpres dianggap bisa membantu masyarakat mendapat perlindungan atas tindakan yang akan dilakukan dari kelompok ekstremis, baik dari hak asasi manusia, penegakan hukum hingga partisipasi masyarakat dalam kemitraan dan kerjasama," jelas Maizal Alfian.

"Di sisi yang lain, ada pihak yang menilai RAN PE sangat rawan menjadikan masyarakat sipil sebagai alat kekuasaan untuk menekan perbedaan dan daya kritis masyarakat terhadap jalannya roda organisasi pemerintahan," lanjutnya.

Baca juga: Motor dan Ponsel Korban Begal yang Tewas di Bekasi Timur tak Sempat Dibawa Pelaku

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved