Breaking News:

Berita Nasional

Namanya Disebut dalam Rencana 'Kudeta' Demokrat, Moeldoko: Ini Urusan Saya, Pak Jokowi Tak Tahu

Moeldoko menerangkan, awalnya ia hanya menerima curhatan dari para kader Demokrat yang mendatangi dirinya dan curhat soal kondisi Demokrat

Editor: Feryanto Hadi
Instagram@dr_moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta agar Presiden Jokowi tidak dikaitkan dalam isu rencana pengambilalihan kepengurusan Demokrat 

Jika ada yang ganggu kedaulatan & kehormatan partai, jelas kami lawan. Tentunya dengan cara yang beradab dan sesuai pranata hukum," tulis Ossy Ossy Dermawan dalam akun Twitternya, Senin.

Sementara itu, politisi Demokrat lainnya, Rachland Nashidik menyebutkan adanya seorang yang mengaku utusan pemerintah yang menggoda para kader Demokrat agar ikut 'mengkudeta' kepengurusan AHY.

Baca juga: Abu Janda Diperiksa Polisi, Rocky Gerung: Disidang di Pengadilan Anak Saja Atau Masukin Panti Sosial

Baca juga: Eks Waka BIN Bongkar Sosok Abu Janda, Sebut Penyusup di NU, Ingatkan Masih Ada Penyusup Lain

"Publik sebenarnya hanya berurusan dengan 1 orang yang mengaku utusan istana karena kita semua punya kepentingan yang sama terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Adanya kader yang tergoda oleh bujuk rayu istana adalah masalah internal partai yang akan kami selesaikan belakangan," tulis Rachland

Pernyataan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai tersebut secara paksa.

AHY menyebut informasi itu ia dapatkan setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI

Baca juga: Abu Janda Diperiksa Polisi, Rocky Gerung: Disidang di Pengadilan Anak Saja Atau Masukin Panti Sosial

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY lewat konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis

Baca juga: Unggah Foto Kolase Dirinya Berbaju Pengantin bersama Fadli Zon, Dewi Tanjung:Dia Bukan Suami Saya ya

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 orang.

Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Serta, 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan

Baca juga: Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer Kerahkan 1000 Pengacara untuk Bela Abu Janda

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

Baca juga: Cuitan Abu Janda Bikin Gaduh, Yenny Wahid: NU Diajari untuk Mengayomi, Tidak Membuat Keresahan

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo."

"Untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," paparnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved