Breaking News:

Dinas Parekraf DKI Jakarta Tunggu Rekomendasi Kepolisian Soal Penutupan Kafe BWR

Pencabutan izin operasional secara permanen dapat dilakukan apabila ada tiga jenis pelanggaran

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
Warta Kota
Ditresnarkoba Polda Metro Jaya merazia tempat hiburan malam, dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19 dan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada Sabtu (30/1/2021) malam 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) masih menunggu surat rekomendasi dari polisi mengenai penutupan kafe BWR di Ruko Island Golf, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara akibat dugaan penyalahgunaan narkoba.

Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya itu akan menjadi dasar penutupan bila kafe tersebut melanggar ketentuan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, bagi tempat usaha pariwisata yang kedapatan ada penyalahgunaan narkoba bakal dicabut izin operasionalnya. Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Keringanan Biaya Listrik dan Bebas Abonemen untuk Pengusaha Lanjut di 2021

Baca juga: Teken Kontrak Alih Fungsi Gedung, Asrama Haji Bekasi Resmi Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

“Nanti dilihat dulu apakah benar pemilik usaha itu melakukan pembiaran terjadinya penggunaan narkoba di sana atau tidak. Kalau benar, Pergub itu akan berlaku dan (kafe) bisa langsung ditutup,” kata Gumilar pada Senin (1/2/2021).

Menurutnya, bila surat rekomendasi penutupan itu telah diterima, Dinas Parekraf akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mencabut izin operasional kafe secara permanen.

Sedangkan Satpol PP akan membantu mengeksekusi kafe tersebut di lapangan. “Pihak yang mencabut izin dari DPMPTSP, sedangkan yang menyegel itu dari Satpol PP,” imbuhnya.

Gumilar mengaku, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Satpol PP dan Polda Metro Jaya dalam mengawasi penyalahgunaan narkoba.

Baca juga: Kapolres Bogor AKBP Harun Sebut Warga Kabupaten Bogor Kurang Disiplin Protokol Kesehatan

Baca juga: Disperkimta Kota Tangsel Bayar Tunggakan Upah Penggali Makam TPU Jombang dengan Dana Talangan

Apalagi saat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tengah pandemi Covid-19, petugas akan meningkatkan pengawasan untuk memastikan pelaku industri pariwisata mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

“Untuk tempat usaha pariwisata memang dibatasi (jam operasional dan kapasitas) jadi kalau memang melebihi, tentu saja akan ada sanksi. Di mulai dari penutupan sementara maksimal 3x24 jam,” jelasnya.

Dia menambahkan, pencabutan izin operasional secara permanen dapat dilakukan apabila ada tiga jenis pelanggaran. Ketiga pelanggaran itu adalah temuan transaksi atau pemakaian narkoba, temuan kasus prostitusi dan adanya perjudian. “Ketentuan itu telah tercantum dalam Pergub Nomor 18 tahun 2018,” ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved