Berita Nasional

BENARKAH Pemerintah Pungut Pajak Baru untuk Pulsa, Voucer, Token? Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani menyatakan, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan.

Kolase foto/Kompas.com
Beredar kabar pemerintah akan memungut pajak baru pulsa, token listrik, dan voucer. Foto ilustrasi: Menkeu Sri Mulyani tegaskan tidak ada kenaikan pajak untuk token listrik, pulsa, kartu perdana, Sabtu (30/1/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Akhir-akhir ini di masyarakat beredar kabar bahwa pemerintah akan memungut pajak pulsa, voucer dan token listrik.

Kabar yang juga beredar di media sosial itu tentu saja sangat meresahkan masyarakat mengingat pandemi Covid-19 masih merajalela.

Tekanan akibat pandemi serta semakin memburuknya kondisi ekonomi, membuat tambahan beban pungutan jelas dirasakan benar oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.

Video: Bantu Kebutuhan Pasien Covid-19, PMI Kota Tangerang Salurkan 305 Plasma

Menanggapi keresahan masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021.

"Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru," kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Sri Mulyani, ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.

Baca juga: Kritik Sri Mulyani Pungut Pajak Pulsa hingga Token Listrik, Rizal Ramli: Akbat Ngutang Ugal-ugalan

Baca juga: Sri Mulyani Pangkas Mekanisme Pemajakan Pulsa, Begini Caranya

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepastian hukum.

Adapun penyederhanaan pengenaannya yakni pungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

"Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi," tulis Sri Mulyani.

Untuk PPN token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Baca juga: Sri Mulyani Pungut Pajak Pulsa, Kartu Perdana hinga Token Listrik Mulai 1 Februari,Harga Bakal Naik?

Untuk voucer, PPN tidak dikenakan atas nilai voucer karena voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang.

PPN, lanjut Sri Mulyani, hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Sementara itu, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved