Direktur Bank Dunia Mari Elka Pangestu: Indonesia Butuh Waktu Hingga Lima Tahun Pulihkan Ekonomi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Pelaksana, Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia setidaknya butuh waktu lima tahun untuk memulihkan perekonomian seperti sebelum pandemi Covid-19.

Menurutnya, keluar dari krisis bukan hal yang mudah, apalagi Indonesia pernah mengalami krisis tersulit tahun 1998.

"Kita akan mengalami pertumbuhan di bawah potensi."

Baca juga: Petugas Rutan KPK yang Dipukul Mantan Sekretaris MA Nurhadi Melapor ke Polsek Setiabudi

"Ini bisa berlangsung lama jika kita tidak melakukan perubahan dari segi kebijakan maupun tidak terjadi recovery investment,” katanya dalam webinar Forum Diskusi Salemba 46, Sabtu (30/1/2021).

“Mungkin kita perlu waktu tiga hingga lima tahun untuk kembalikan situasi seperti pre Covid-19," tambah Mari.

Eks Menteri Perdagangan ini menjelaskan, saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia membutuhkan waktu delapan tahun untuk kembali ke kondisi sebelum krisis moneter.

Baca juga: KNPI Kembali Laporkan Abu Janda ke Bareskrim, Kali Ini karena Sebut Islam Arogan

"Krismon 98 itu kontraksi yang sangat berat dan memerlukan beberapa tahun dengan low growth," paparnya.

Mari menekankan pentingnya melakukan perubahan dan transformasi agar ekonomi RI bisa bangkit.

Bank Dunia pada tahun ini memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,4 persen dibandingkan tahun lalu yang terkontraksi minus 2,2 persen.

Pertumbuhan tersebut bisa terjadi dengan catatan program vaksinasi berjalan baik serta didukung hasil positif laju investasi.

Vaksinasi Covid-19 Game Changer

Pandemi terkendalikan, perekonomian terakselarasi, menjadi kalimat yang menghubungkan pandangan pemerintah, kalangan usaha, dan akademikus.

Kalimat itu menjadi tema dalam Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia bertemakan ‘Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional’.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, program vaksinasi Covid-19 sebagai game changer dalam langkah pemulihan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Kapolri: Ada Komunikasi yang Terputus Antara Umara dan Ulama

Menurut Airlangga pada forum yang dibuka oleh Ketua Majelis Amanat UI Saleh Husin, Rabu (27/1/2021), keberhasilan vaksinasi menjadi bagian tak terpisahan dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain itu, meliputi alokasi pendanaan bagi sektor kesehatan serta perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan pembiayaan korporasi, anggaran untuk kementerian maupun lembaga negara serta pemerintah daerah.

Kemudian, pengesahan UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat memangkas hambatan perizinan dan regulasi usaha sehingga investasi mengalir, diikuti dengan terciptanya lapangan kerja.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Dari Dulu Kelemahan Kita Mudah Terpecah Belah

Langkah lain mengakselarasi pertumbuhan ekonomi tahun ini, ujar Menko adalah merilis Daftar Prioritas Investasi, meresmikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Sekaligus memperkuat substitusi impor guna menjadikan industri nasional semakin dalam, dan memperbaiki posisi Indonesia dalam global value chain dengan bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Serta, mempercepat langkah transformasi digital.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 30 Januari 2021: Rekor Baru Lagi! Pasien Positif Tambah 14.518 Orang

“Pandemi adalah peristiwa yang terjadi di luar perkiraan, sehingga kebijakan meresponsnya dilakukan secara extraordinary."

"Namun berbagai langkah yang disusun dapat berhasil jika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Termasuk akademisi saling berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 di Indonesia 30 Januari 2021: Dosis Satu 482.145 Orang, Dosis Kedua 20.810

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hal serupa, dengan merancang APBN yang mampu mendukung keberlanjutan program PEN.

“Kami akan mengelola APBN dengan fokus untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi."

"APBN tahun 2021 didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan."

Baca juga: Bantah Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Sinovac Pesanan, MUI: Kalau Main-main Kita Berani Masuk Neraka

"Namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi menyehatkan kembali APBN kita,” paparnya.

Tahun ini pihaknya menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, yang dinilainya sebagai raihan yang optimistis karena pandemi masih menjadi faktor yang mempengaruhi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, akan bekerja sangat keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak.

Baca juga: Ketum Rabitah Alawiyah: Pak Sigit Bangun Jembatan Putus, Selama Ini Ulama Melihat Polri Songong

Dari sisi belanja negara akan dibelanjakan sebesar Rp 2.750 triliun.

Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.954,5 triliun, dan transfer ke daerah mencapai Rp 795,5 triliun.

”UI dapat menjadi kampus yang reliable dalam kebijakan yang baik dan penting bagi bangsa Indonesia, tidak hanya hari ini, tapi juga ke depan," papar Sri Mulyani. (Reynas Abdila)