Breaking News:

Berita Nasional

Revisi UU Pemilu terkait Pelaksanaan Pilkada, Adi Susila: Hanya Kepentingan Politik Kekuasaan Semata

Revisi Undang-undang Pemilu Terkait Pelaksanaan Pilkada, Pengamat Politik Universitas Islam 45 Bekasi: Hanya Kepentingan Politik Kekuasaan Semata

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah mengagendakan revisi Undang-undang Pemilu.

Agenda itu dimasukkan dalam Prolegnas atau program legislasi nasional 2021 dengan memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2022 yang sebelumnya akan diagendakan tahun 2024.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila menilai revisi undang-undang pemilu yang kerap kali dilakukan itu hanya pemborosan anggaran saja.

Banyak yang perlu diprioritaskan dalam kondisi yang serba tidak menentu saat ini.

“Menurut saya, revisi undang-undang pemilu bukan prioritas, karena yang perlu diprioritaskan saat ini adalah meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun seiring dengan masih terjadinya pandemi. Ekonomi kita harus mendapat perhatian khusus saat ini. Daya beli masyarakat ngedrop, ekonomi tidak gerak,” ujar Adi, pada Jumat (29/1/2021).

Terlepas dari kondisi pandemi atau tidak, Adi Susila mengaku heran bahwa Undang-undang yang paling sering direvisi adalah Undang-undang Pemilu. Padahal itu adalah pemborosan dan tidak perlu terus diubah setiap lima tahun.

Maka kondisi ini jelas memperlihatkan bahwa rencana revisi Undang-undang Pemilu sarat akan kepentingan politik.

"Ada beberapa pihak yang ingin menguasai modal sosial dan politik untuk memperpanjang kekuasaan,” pungkasnya.

Baca juga: Ingin Belajar Digital Marketing, Simak Saja Tips dari Renaldy Pujiansyah

Muncul wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi tetap digelar pada 2022.

Hal itu menyusul adanya revisi undang-undang Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan DPR RI. Bahkan DPR telah memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2022 yang sebelumnya akan diagendakan tahun 2024 ke dalam Prolegnas 2021.

Baca juga: Jadi Lautan Sampah, Pembersihan Kali Baru Kota Depok Ditargetkan Selesai Dua Minggu Mendatang

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved