Pilkada Tangsel

Airin Rachmi Diany Dituding Kubu Muhamad-Saraswati Selewengkan Dana Baznas saat Pilkada Tangsel

Kubu Muhamad-Rahayu Saraswati menuding Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, ‘bermain’ pada Pilkada Tangsel 2020.

Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Rizki Amana
Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, dituding oleh kubu Muhamad-Rahayu Saraswati turut 'bermain' saat Pilkada Tangsel 2020 dengan membantu kemenangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kubu Muhamad-Rahayu Saraswati menuding Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, ‘bermain’ pada Pilkada Tangsel 2020.

Hal itu terungkap saat sidang perdana sengketa Pilkada Tangsel 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (29/1/2021).

Pada sidang perkara nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pemilihan pemilihan hasil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2020 itu, pasangan calon (paslon) nomor 1, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo diwakili kuasa hukumnya, Swardi Aritonang.

Swardi menyebut nama Airin yang ditudingnya telah menyelewengkan penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memenangi paslon nomor 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar).

Airin sebagai wali kota yang juga pengarah paslon nomor 3 disebut telah membagikan santunan yang dananya bersumber dari Baznas ke seluruh kecamatan di Tangsel dengan disertai ajakan memilih Ben-Pilar.

"Di mana penyaluran dana tersebut terbukti digunakan mengajak masyarakat memenangkan paslon nomor 3. Kami dalam hal ini kami ajukan bukti pengiba," ujar Swardi dalam sidang di MK yang disiarkan langsung melalui Youtube MK, Jumat (29/1/2021).

Mendasarkan dalilnya menggunakan pasal 32 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,  Swardi menyebut Airin sebagai kepala daerah tidak memiliki wewenang terjun langsung membagikan zakat.

Kubu paslon 1 juga menuding Bawaslu Tangsel telah membiarkan penyelewengan oleh wali kota itu dengan tidak menindaknya.

"Bahwa penggunaan dana Baznas sudah secara tegas diatur oleh MoU, Bawaslu dan Baznas, yang ditanda tangan oleh ketua Bawaslu," ujarnya.

"Bawaslu seharusnya bisa mencegah penyaluran zakat yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektoral orang atau kepentingan politik tertentu," imbuh Swardi.

Selain perkara penyelewengan zakat, Swardi membacakan dalil gugatannya tentang telah terjadi pengerahan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan paslon 3, 

Kubu paslon 1 juga menuding penyelenggara terlibat pada pemenangan paslon 3 dan pada poin lain Swardi menyinggung terjadinya politik uang yang dilakukan paslon 3.

Sementara, Ketua MK, Anwar Usman, sekaligus pimpinan sidang pemeriksaan pendahuluan itu menyatakan bukti yang dilampirkan sah.

"Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P24, cuma ada catatan untuk bukti P7 P12 dan P15 belum dileges. Bukti P7 dan P17 berupa video tidak dapat dibuka, nanti ya diatur setelah sidang ditutup. Jadi benar ya, iya dinyatakan sah," ujar Anwar.

Kubu paslon nomor 3 pun ditetapkan sebagai pihak terkait pada perkara Pilkada Tangsel 2020 itu.

"Majelis telah membaca dan mempertimbangkan sehingga menetapkan menerima Benyamin Davnie Pilar Saga sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel untuk menjadi pihak terkait dalam peekara nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021," tutur Anwar.

Anwar menyatakan sidang ditunda sampai tanggal 5 Februari 2021 jam 16.30 - 18.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan jawaban termohon keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait dan pengesahan alat bukti.

Seperti diketahui, KPU Tangsel telah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota pada 17 Desember 2020 lalu. Muhamad-Saraswati memperoleh 205.309 suara, Siti Nur Azizah -Ruhamaben 134.682 suara dan Benyamin-Pilar 235-734 suara.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved