Breaking News:

Pilkada Tangsel

Airin Rachmi Diany Dituding Kubu Muhamad-Saraswati Selewengkan Dana Baznas saat Pilkada Tangsel

Kubu Muhamad-Rahayu Saraswati menuding Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, ‘bermain’ pada Pilkada Tangsel 2020.

Warta Kota/Rizki Amana
Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, dituding oleh kubu Muhamad-Rahayu Saraswati turut 'bermain' saat Pilkada Tangsel 2020 dengan membantu kemenangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kubu Muhamad-Rahayu Saraswati menuding Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, ‘bermain’ pada Pilkada Tangsel 2020.

Hal itu terungkap saat sidang perdana sengketa Pilkada Tangsel 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (29/1/2021).

Pada sidang perkara nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pemilihan pemilihan hasil Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2020 itu, pasangan calon (paslon) nomor 1, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo diwakili kuasa hukumnya, Swardi Aritonang.

Swardi menyebut nama Airin yang ditudingnya telah menyelewengkan penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memenangi paslon nomor 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan (Ben-Pilar).

Airin sebagai wali kota yang juga pengarah paslon nomor 3 disebut telah membagikan santunan yang dananya bersumber dari Baznas ke seluruh kecamatan di Tangsel dengan disertai ajakan memilih Ben-Pilar.

"Di mana penyaluran dana tersebut terbukti digunakan mengajak masyarakat memenangkan paslon nomor 3. Kami dalam hal ini kami ajukan bukti pengiba," ujar Swardi dalam sidang di MK yang disiarkan langsung melalui Youtube MK, Jumat (29/1/2021).

Mendasarkan dalilnya menggunakan pasal 32 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,  Swardi menyebut Airin sebagai kepala daerah tidak memiliki wewenang terjun langsung membagikan zakat.

Kubu paslon 1 juga menuding Bawaslu Tangsel telah membiarkan penyelewengan oleh wali kota itu dengan tidak menindaknya.

"Bahwa penggunaan dana Baznas sudah secara tegas diatur oleh MoU, Bawaslu dan Baznas, yang ditanda tangan oleh ketua Bawaslu," ujarnya.

"Bawaslu seharusnya bisa mencegah penyaluran zakat yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektoral orang atau kepentingan politik tertentu," imbuh Swardi.

Halaman
12
Editor: Valentino Verry
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved