Berita Video

VIDEO Menteri ATR/BPN dan PUPR Geruduk Bareng Grand Kota Bintang Bekasi, Langgar Aturan Tata Ruang

Kedatangan kedua menteri itu dalam rangka peninjauan terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ahmad Sabran

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi kawasan bisnis Grand Kota Bintang di Jalan Kalimalang, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu (27/1/2021).

Kedatangan kedua menteri itu dalam rangka peninjauan terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasalnya, kawasan bisnis ini berdiri di dekat garis sepadan aliran sungai.

"Pelaksanaan pemanfaatan ruang, berupa pembangunan sektoral dan masyarakat harus mengacu pada peraturan rencana tata ruang yang telah ditetapkan," kata Sofyan dalam keterangan kepada awak media, pada Rabu (27/1/2021).

Ia mengungkapkan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan Grand Kota Bintang Bekasi untuk area komersil yakni berupa, perubahan alur sungai.

Perubahan itu juga tidak memiliki izin dari Kementerian PUPR terkait perubahan alur sungai tersebut.

Maka perlu dikenakan sanksi administrasi bidang penataan ruang, yaitu pengembalian fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung yang semula enam meter menjadi kembali 12 meter beserta sempadan sungai selebar lima meter yang diperuntukan sebagai RTH (ruang terbuka hijau).

Pengenaan sanksi pemulihan ruang dilakukan karena sempadan sungai dalam Perda RTRW.

"Jadi kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi ini merupakan bagian dari Kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Sanksi pemulihan ruang merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar," tuturnya.

Maka selanjutnya, pengembang harus mematuhi atau menjalankan sanksi adminitratif tersebut.

Pengembang diminta melakukan pembongkaran dan pelebaran alur sungai serta penyediaan sempadan Sungai Cakung dilakukan secara mandiri.

Baca juga: Setahun Lebih Kemenkeu Tidak Beri Jawaban, Lahan Pinggir Tol JORR Bekasi Kini Jadi Lautan Sampah

Tentunya dengan berdasarkan atas Kajian Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terhadap perubahan alur Sungai Cakung di kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bekasi, dan didukung pula Polres Metro Kota Bekasi.

"Pengembang telah diberikan tenggat waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri," tuturnya.

Ia menegaskan adanya penertiban berupa pembongkaran dan pelebaran Sungai Cakung ini merupakan contoh tindakan bahwa pelanggaran penataan ruang tidak dapat ditorerir.

Selain itu, pengenaan sanksi bidang penataan ruang dapat dikenakan kepada seluruh pelanggar penataan ruang, baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang melakukan pelanggaran penataan ruang.

Baca juga: Angkat Sumpah, Sandi Minta PNS Kemenparekraf Baru Kombinasikan Gercep, Geber dan Gaspol dengan 4 As

"Pengenaan sanksi diharapkan dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar rencana tata ruang serta dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi," paparnya.

Dalam kesempatan itu juga, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto turut hadir dalam peninjauan kawasan Grand Kota Bintang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved