Breaking News:

Kasus suap Nurhadi

Penyuap Nurhadi Bantah Dakwaan Jaksa KPK, Sebut 21 Transaksi Tak Terkait Suap

Hiendra keberatan didakwa telah menyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebanyak Rp45,7 miliar

Editor: Bambang Putranto
Tribunnews
Nurhadi mantan Sekjen MA didakwa disuap oleh Hiendra Soenjoto sebanyak Rp45,7 miliar 

Wartakotalive.com, Jakarta - Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto membantah dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Melalui kuasa hukumnya, Sumiardi, Hiendra keberatan didakwa telah menyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebanyak Rp45,7 miliar.

"Setelah membaca surat dakwaan, kami tidak menemukan penjelasan lebih lanjut atau keterangan penuntut umum yang khusus menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut," ucap Sumiardi dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Sumiardi menyebut 21 transaksi pengiriman duit yang dibeberkan jaksa bukan pemberian suap berkaitan dengan putusan peninjauan kembali (PK) antara PT MIT dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) atau gugatan Hiendra dengan Azhar Umar.

Katanya, duit itu diterima menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, berkaitan dengan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

"Penerimaan yang diterima oleh Rezky Herbiyono sebanyak 21 transaksi dilakukan setelah adanya putusan peninjauan kembali. Sehingga, dapat dipastikan pemberian tersebut bukanlah diperuntukkan sebagai biaya pengurusan perkara, melainkan untuk bisnis pembangunan PLTMH," jelasnya.

Sumiardi mengatakan, Hiendra dijadikan kambing hitam oleh KPK untuk menjerat Nurhadi. Ia menilai dakwaan jaksa KPK tidak benar.

"Adanya fakta demikian memperkuat dalil kami bahwa dalam perkara a quo terdakwa hanya dijadikan kambing hitam oleh KPK untuk menjerat Nurhadi. Sebab, transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa setelah adanya putusan PK masih saja diperlihatkan KPK yang mencari celah agar supaya konstruksi kebohongan terlihat sempurna," kata dia.

Tim pengacara Hiendra juga membantah meminta bantuan Nurhadi untuk mengurus perkaranya. Soalnya, Nurhadi tidak punya wewenang atas perkaranya.

"Bahwa sebagaimana disebutkan bahwa pihak yang diduga telah menerima suap dari terdakwa adalah Nurhadi yang notabanenya bukan hakim yang memeriksa mengadili gugatan PT KBN melawan PT MIT, dan Rezky juga bukan penyelenggara negara melainkan hanya pihak swasta yang menerima uang dari terdakwa namun dengan tujuan untuk membangun PLTMH," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved